KalbarOnline.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana mengaku kesulitan untuk membantu pengadvokasian massa pengunjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (7/10). Arif mengaku belum mendapatkan info secara pasti total yang ditangkap dan hilang akibat demonstrasi tersebut.
“Kita masih kesulitan akses korban penangkapan, polisi menutup akses informasi dan bantuan hukum untuk tim advokasi yang ke Polres maupun Polda,” kata Arif kepada KalbarOnline.com, Jumat (9/10).
Arif meminta, Polri untuk menginformasikan secara terbuka ke publik terkait massa aksi yang diamankan dalam demonstrasi penolakan Omnibus Law. Hal ini dilakukan supaya tidak ada keluarga atau kampus yang kebingungan karena anggota mereka hilang.
“Jika memang ada penangkapan atau penahanan massa aksi oleh kepolisian. Polisi harus laksanakan prosedur penangkapan penahanan sesuai UU No.8/1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, jika tidak prosedur tersebut tidak dilakukan bisa dikategorikan sebagai penculikan,” ujar Arif.
Jika tidak ada alasan kuat untuk menangkap atau melakukan penahanan, polisi harus segera melepaskan orang-orang yang diamankan. Terlebih langkah penangkapan terhadap massa aksi ini terus dilakukan oleh kepolisian, hal ini juga sebelumnya terjadi pada saat demonstrasi reformasi dikorupsi pada 2019 lalu.
“Kepolisian tidak belajar dari penanganan kasus aksi reformasi dikorupsi sebelumnya yang sampai hari ini juga belum tuntas pengusutannya, dimana dalam penyelidikan Komnas HAM ditemukan berbagai pelanggar ham termasuk kemerdekaan pers,” cetus Arif.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan, ribuan orang telah diamankan sebelum dan dalam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law pada 7-8 Oktober 2020. Sebab polisi telah melakukan razia sebelum aksi itu digelar.
“Sampai dengan saat ini memang ada 1.192 yang telah kita amankan sebelum dilakukan demo ini memang kita melakukan razia,” ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/10).
Yusri menyebut, dari ribuan yang diamankan ada beberapa orang yang diduga berasal dari kelompok Anarko. Polisi menganggap kelompok tersebut yang menunggangi aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa hingga berujung bentrok.
“Kita ketahui berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya memang setiap ada demo dan berakhir dengan kerusuhan ada indikasi bahwa itu ditunggangi oleh orang-orang yang memang Anarko,” tandasnya.
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari yang juga selaku…
KalbarOnline, Pontianak - Masyarakat Kota Pontianak masih menginginkan Sutarmidji kembali menjadi Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar)…
KalbarOnline - Debut solo Irene Red Velvet "Like a Flower" dikabarkan akan dilakukan pada 26…
KalbarOnline, Pontianak - Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo yang sukses meraih medali emas di…
KalbarOnline - Bulking adalah fase dalam program kebugaran di mana seseorang sengaja meningkatkan asupan kalori…
KalbarOnline, Ketapang - Mewakili Bupati Ketapang, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Pemkab Kegapang, Devy Harinda…