KalbarOnline.com – Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memasuki saru tahun kepemimpinan pada periode 2019-2024. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS) mengkritisi satu tahun periode kedua pemerintahan Jokowi.
Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyampaikan, satu tahun rezim Jokowi periode kedua memimpin terjadinya resesi atau penurusan demokrasi. Dia juga menilai, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan.
“Secara umum bahwa demokrasi Indonesia mengalami resesi atau penurunan, tidak hanya resesi ekonomi, resesi demokrasi pun terjadi di Indonesia,” kata Fatia dalam konferensi pers daring, Senin (19/10).
Berdasarkan catatan Freedom House, sambung Fatia, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan kebebasan berekspresi itu terkait berbagai hal, seperti pengambilan kebijakan dan tindakan refresifitas aparat.
Baca juga: Momentum 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Akan Ada Demo Besar-besaran
“Penurunan terhadap kondisi demokrasi ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya yaitu penyempitan ruang masyarakat sipil, pelibatan aparat keamanan pertahanan dan intelijen pada urusan-urusan sipil khususnya pada era pandemi seperti ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi,” cetus Fatia.
Dia menilai, ruang aspirasi masyarakat sipil kini terus berkurang. Hal ini disebabkan tindakan represifitas aparat, baik secara langsung maupun daring.
“Represifitas aparat yang berlaku di lapangan juga semakin massif dengan pola yang makin beragam, tidak hanya terjadi secara offline atau secara langsung, tetapi juga secara daring. Banyak kali penyerangan penyerangan yang dilakukan oleh oleh aparat yang menyebabkan terjadinya indikasi pembungkaman publik,” tandasnya.
Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian hingga berita ini diturunkan belum juga menanggapi konfirmasi KalbarOnline.com soal catatan KontraS mengenai turunnya nilai demokrasi dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline - Bulking adalah fase dalam program kebugaran di mana seseorang sengaja meningkatkan asupan kalori…
KalbarOnline, Ketapang - Mewakili Bupati Ketapang, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Pemkab Kegapang, Devy Harinda…
KalbarOnline, Ketapang - Kepolisian Resort (Polres) Ketapang siap mengawal pelaksanaan tahapan pilkada serentak, mulai dari…
KalbarOnline, Ketapang - Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Polres Ketapang mengikuti zoom meeting “Launching…
KalbarOnline, Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat menyelenggarakan…
KalbarOnline, Kapuas Hulu – Dalam rangka mendukung pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu,…