KalbarOnline.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi meminta masyarakat tidak perlu terprovokasi dan tetap menjaga kedamaian di tanah air. Hal ini terkait dengan adanya ajakan untuk melakukan boikot terhadap produk-produk dari Prancis karena meluapkan kekecewaanya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron.
“Kepada masyarakat umat Islam dan bangsa Indonesia yang ingin menyampaikan aspirasi penolakan silakan tapi dengan tertib tidak boleh merusak, mengikuti aturan main,” ujar Muhyiddin kepada wartawan, Kamis (29/10).
Muhyiddin juga meyakini pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah diplomatis terkait kasus tersebut. Hal ini dilakukan supaya tidak merugikan hubungan antara Indonesia dan Prancis.
“Salah satu langkahnya, meminta kepada Ibu Menlu agar memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia supaya dia memberikan klarifikasi,” katanya.
Muhyiddin menambahkan, pihaknya juga kecewa dengan pernyataan Presiden Emmanuel Macron tersebut. Karena tidak sepatasnya kepala negara berkomentar yang berpotensi memecah belah masyarakat.
”Kita mengecam pernyataan Emmanuel Macron yang mendeskriditkan Islam,” ungkapnya.
Menurut Muhyiddin, Presiden Macron tidak hidup secara sendiri. Melainkan berdampingan dengan umat Islam. Maka bisa lebih bijak dalam bertutur kata dan tidak mendeskriditkan Islam.
“Harusnya Presiden Macron sadar bahwa dia hidup bersama-sama dengan umat Islam. Ini membuat kondisinya tambah kacau dan panas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Sabtu (24/10) mengatakan, Prancis menyatakan perang terhadap Islam di Prancis. Menyusul pemenggalan kepala seorang guru yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya.
KalbarOnline - Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis, 21…
KalbarOnline - Baru-baru ini, Nana Mirdad curhat lewat akun Instagram pribadinya soal pengalaman tidak menyenangkan…
KalbarOnline, Pontianak - Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan peralatan medis di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi…
KalbarOnline, Sambas - Dalam rangka optimalisasi lahan (oplah) pertanian di Kalimantan Barat, Menteri Pertanian RI,…
KalbarOnline, Ketapang - Anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Fraksi Partai Demokrat, Rion Sardi melakukan reses…
KalbarOnline, Ketapang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bakal membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani…