Pemerintah Bakal Rombak Pengelolaan Dana Pensiun, Ini Bocorannya

KalbarOnline.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merombak program dana pensiun (dapen). Di mana sistem pengelolaan berkelanjutan mensyaratkan elemen tata kelola dana pensiun dan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan praktik terbaik (best practice) internasional.

Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kemenkeu, Askolani, mengatakan bahwa industri aset dapen terus tumbuh setiap tahunnya. Pada 2014, tercatat aset dapen sebesar Rp561 triliun, dan meningkat menjadi Rp834 triliun pada 2017.

Namun, menurut Askolani, dana pensiun tidak punya peran yang signifikan terhadap perkembangan industri keuangan Indonesia. Sistem perbankan masih mendominasi industri keuangan.

“Data ini menunjukkan masih banyak ruang pertumbuhan potensi dana pensiun di Indonesia. Kami sangat terbuka untuk mendengar sharing session dari para panelis dan peserta bagaimana mempromosikan dan mendesain dana pensiun Indonesia di masa depan,” kata Askolani dikutip dari situs resmi Kemenkeu (7/11/2020).

Menurut Askolani, dana pensiun harus dikelola dengan baik dan hati-hati supaya bisa meraih potensi yang maksimal. Misalnya, manajer dana pensiun di Indonesia cenderung menempatkan aset ke instrumen investasi jangka pendek dengan volatilitas rendah dan keuntungan yang sedikit.

Padahal, ini tidak sesuai dengan karakteristik program pensiun yang jangka panjang, Bunda. Selain itu, penting untuk memastikan pengelolaan dana pensiun dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dana pensiun penting bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi. Ini juga berguna untuk menyediakan perlindungan pensiun untuk seluruh orang Indonesia yang sudah berusia tua.

Askolani menekankan, desain dana pensiun yang bagus, ada keseimbangan antara keuntungan yang cukup, pendanaan yang terjangkau, dan program yang berkelanjutan.

“Program dana pensiun masih di review oleh internal pemerintah, termasuk mendengarkan masukan-masukan eksternal. Nanti bila sudah matang, akan disampaikan pemerintah persisnya,” kata Askolani.

Secara ukuran industri dari total aset dana pensiun terhadap PDB di Indonesia, masih jauh tertinggal dari peer countries seperti 5 negara Asia lainnya. Untuk meraih potensi maksimal, Askolani mengatakan dana pensiun harus dikelola dengan baik dan hati-hati.

Menurut dia, ini area yang bisa diperbaiki di Indonesia. Contohnya manajer dana pensiun di Indonesia cenderung menempatkan aset mereka ke instrumen investasi jangka pendek dengan volatilitas rendah dan keuntungan yang sedikit.

Praktek ini, dinilai tidak sesuai dengan karakteristik program pensiun yang memiliki kewajiban (liabilitas) jangka panjang yang berakibat asset-liabilities mismatch atau kewajiban aset tidak sesuai.
Tidak hanya itu, pengelolaan dana pensiun harus dipastikan dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya untuk meningkatkan kepercayaan pada industri dana pensiun.

Selain itu, tata kelola investasi yang tepat (proper investment governance), manajemen risiko yang efektif, mengedukasi transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan yang kuat adalah beberapa karakteristik tata kelola yang baik yang perlu kita terapkan pada industri ini. [rif]