Survei Pilkada Tangsel: 56,8 Persen Responden Anggap Wajar Politik Uang

KalbarOnline.com – Hasil sampling yang dirilis oleh Iembaga survei mencengangkan jelang pemungutan suara Pilkada serentak 2020 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sebanyak 56,8 persen responden menilai praktik politik uang bisa diterima sebagai hal yang wajar jika ada pihak tertentu ingin barter suara dukungan.

“Justru mayoritas warga beranggapan dikasih uang itu sebagai rejeki,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi lewat webinar, Selasa (17/1/2020) kemarin.

Pada simulasi pertanyaan November ini tentang toleransi terhadap politik uang, responden yang beranggapan tidak wajar atau tidak bisa diterima hanya 43,2 persen.

Burhanuddin ungkapkan alasan praktik politik uang bukan lagi menjadi hal yang tabu. Warga mengaku terpaksa, demi bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah pandemi virus corona. “Mayoritas warga bilang nyari duit di masa pandemi Covid-19 ini sangat sulit,” ungkapnya.

Alhasil, warga masyarakat pemilih di Kota Tangsel dominan tidak mengharamkan praktik politik uang. Burhanuddin pun berpendapat, realitas politik ini menjadi ancaman serius terhadap iklim demokrasi.

Adapun total sampling dari hasil survei yang dilakukan mulai 28 Oktober – 03 November 2020 lalu jumlahnya sebanyak 820 orang. Responden berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Berasal dari berbagai etnis tertentu maupun jenjang pendidikan terakhir.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. “Toleransi tingkat kesalahan atau margin error kurang lebih 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen,” klaim Burhanuddin.

Ancaman Demokrasi Lokal

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perlindungan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengungkapkan kekhawatirannya terkait politik uang di Pilkada Tangsel ini. Apalagi sebagian besar masyarakat atau sekitar 56,8 persen berdasar survey menganggap wajar hal tersebut.

Menurut Titi, terpuruknya ekonomi imbas dari Pandemi ini membuat masyarakat makin mentolerir bahkan permisif terhadap politik uang. “Jadi ini saya melihat seperti ada kontradiksi. Di satu sisi mereka mengharapkan pemimpin yang bersih, tapi disisi lain mereka mentolerir politik uang. Walaupun politik uang di Tangsel itu juga sudah lama, sejak pilkada sebelum-sebelumnya. Jadi ini bisa menjadi ancaman demokrasi lokal di Tangsel,” jelasnya.

Sinyalemen politik uang yang dianggap wajar oleh masyarakat ini, kata Titi, harus menjadi perhatian serius penyelenggara maupun pengawas agar bagaimana mereka meningkatkan pengawasannya di lapangan. Pembatasan ruang gerak pelaku politik uang juga harus bisa dibaca dan diawasi agar masyarakatnya pun tidak tergoda.

“Ini menjadi alarm yang sangat apa namanya, yang sangat kuat bagi kita terutama bagi para pihak yang punya otoritas untuk mengambil langkah-langkah strategis di dalam menyusun upaya agar memahami dan melakukan upaya pencegahan ataupun penegakan,” imbuhnya.

“Melalui survey ini (survey indikator politik Indonesia), ternyata menemukan angka yang bagi saya peningkatan (politik uang sesuatu yang wajar). Jadi ini ini alarm bahaya yang yang sangat kuat bagi praktik demokrasi lokal di Tangsel gitu ya,” tuturnya. [ind]