KalbarOnline.com – Sejumlah baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab diturunkan oleh aparat TNI. Alasannya karena dianggap tidak memiliki izin serta tidak membayar pajak.
Terkait itu, Pengacara DPP FPI Aziz Yanuar mengaku tidak mengetahui pasti apakah baliho Rizieq yang dipasang di banyak lokasi memiliki izin dan membayar pajak. Sebab, baliho dipasang oleh perorangan, bukan dari DPP FPI.
“Yang banyak dipasang itu milik umat bukan milik FPI jadi kita tidak tahu menahu,” kata Aziz saat dihubungi KalbarOnline.com, Sabtu (21/11).
Kendati demikian, Aziz menyinggung spanduk-spanduk lainnya yang dianggap belum tentu juga berizin namun tidak ditertibkan. Adapun spanduk yang dimaksud yakni, seperti spanduk revolusi mental, hingga spanduk yang berkaitan dengan Pilkada.
“Kalau mau adil copot semua kenapa FPI saja?copot semua baliho revolusi mental seluruh Indonesia dan copot seluruh baliho Pilkada seluruh Indonesia. Buktikan TNI milik semua golongan bukan milik pembenci FPI dan HRS saja,” tegasnya.
Sebelumnya, Pangdam Jaya Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengaku memerintahkan langsung jajarannya untuk mencopot sejumlah baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Perintah itu dibuat karena pemasangan baliho dianggap melanggar aturan.
“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya,” kata Dudung di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
Dudung menjelaskan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beberapa kali sudah menurunkan baliho-baliho Rizieq yang tidak berizin dan tidak membayar pajak. Namun, tak lama dari itu, baliho kembali dipasang. Sehingga TNI diminta turun tangan untuk membereskan.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline - Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis, 21…
KalbarOnline - Baru-baru ini, Nana Mirdad curhat lewat akun Instagram pribadinya soal pengalaman tidak menyenangkan…
KalbarOnline, Pontianak - Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan peralatan medis di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi…
KalbarOnline, Sambas - Dalam rangka optimalisasi lahan (oplah) pertanian di Kalimantan Barat, Menteri Pertanian RI,…
KalbarOnline, Ketapang - Anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Fraksi Partai Demokrat, Rion Sardi melakukan reses…
KalbarOnline, Ketapang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bakal membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani…