KalbarOnline.com – Sekolah tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan akan dilaksanakan pada Januari 2021. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra. Baik dari sisi pendidikan dan juga kesehatan.
Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta, agar seluruh kepala daerah tidak tergesa-gesa untuk melakukan pembukaan sekolah. Bahkan, dia meminta hal tersebut bisa dilakukan apabila ada kepastian vaksin Covid-19 yang efektif.
“Sekolah jangan dulu dibuka secara nasional, sampai vaksin Covid-19 sudah diproduksi, melalui semua tahapan uji coba, dan terbukti aman dan halal. Setelah prasyarat ini tercukupi, barulah sekolah bisa dibuka secara nasional bertahap,” ungkapnya kepada KalbarOnline.com, Selasa (24/11).
Oleh karena itu, sebaiknya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini diteruskan sampai dengan akhir tahun ajaran baru 2020/2021. Artinya, PJJ ini akan dilaksanakan sampai Juli 2021 dengan perbaikan pelayanan dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, apabila sekolah kembali melakukan tatap muka, maka ini akan berpotensi tidak berjalan dengan efektif. Mengingat banyak persyaratan dalam pelaksanaannya, seperti pembelajaran di bagi 2 shift sampai tidak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler.
“Tidak boleh ada kegiatan olahraga, kantin ditutup, Interaksi siswa antar kelas sangat terbatas, waktu belajar pun terbatas. Melihat ketatnya aturan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, interaksi sosial siswa di sekolah juga sangat terbatas dan tak akan optimal, sama halnya dengan di rumah selama PJJ,” terang Satriwan.
Apalagi ketika pembukaan sekolah ini, pengawasan juga tidak akan optimal selepas siswa keluar dari gerbang sekolah. “Mereka main kemana, melakukan apa, bersama siapa, dan mengendarai apa, semuanya di luar pengawasan guru. Di sini juga letak potensi penyebaran Covid-19 yang kita khawatirkan,” tutup dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan pengecekan vaksinasi di Bogor, Jawa Barat berapa waktu lalu. Menurutnya, proses simulasi tersebut sudah berjalan baik. Pemerintah pun menargetkan vaksinasi tersebut bisa dilakukan di akhir tahun 2020 atau awal 2021.
“Saya akan cek satu atau dua kali lagi sehingga nanti saat pelaksanaan betul-betul pada kondisi yang sudah sangat baik dan yang paling penting menurut saya terus dilihat, dievaluasi mekanisme dan proses distribusi dari vaksin,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11).
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline - Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis, 21…
KalbarOnline - Baru-baru ini, Nana Mirdad curhat lewat akun Instagram pribadinya soal pengalaman tidak menyenangkan…
KalbarOnline, Pontianak - Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan peralatan medis di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi…
KalbarOnline, Sambas - Dalam rangka optimalisasi lahan (oplah) pertanian di Kalimantan Barat, Menteri Pertanian RI,…
KalbarOnline, Ketapang - Anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Fraksi Partai Demokrat, Rion Sardi melakukan reses…
KalbarOnline, Ketapang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bakal membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani…