Gerindra Belum Komunikasi dengan Jokowi Soal Pengganti Edhy Prabowo

KalbarOnline.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ekspor benih lobster. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya menyerahkan semuanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait siapa yang bakal menggantikan Edhy.

Menurut Sufmi, partai politik tidak bisa melakukan intervensi atau rekomendasi sosok menteri kepada presiden. Makanya, kata Sufmi, nama pengganti Edhy di Kementerian Kelautan dan Perikanan sepenuhnya berada di tangan Jokowi.

“Kalau sebagai menteri, itu hak prerogatif presiden,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/11).

“Kami dari Partai Gerindra tidak bisa mencampuri. Jadi kita tunggu saja kebijakan presiden,” lanjutnya.

Adapun, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka terkait perizinan tambak usaha atau pngelolaan perikanan komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur.

Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

KPK menduga, Edhy menerima Rp 9,8 miliar dan USD 100.000 yang diduga untuk memuluskan beberapa perusahaan eksportir benih lobster.

Keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.