Transaksi Online Naik, Kominfo Siapkan Kebijakan Percepat Digitalisasi

KalbarOnline.com – Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail menilai masyarakat semakin cerdas menggunakan platform digital di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya dinamika teknologi di ruang digital saat ini kian berkembang seiring dengan hadirnya internet. Bahkan, hal itu mendorong pengguna gawai lebih gencar bertransaksi secara online.

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang bertransformasi secara masif, pandemi Covid-19 tidak hanya mengubah peta perekonomian, namun juga kehidupan berbangsa dan bernegara. “Situasi baru di Indonesia dan dunia yang terjadi saat ini adalah bentuk baru kehidupan masyarakat secara fundamental dan menjadi satu pola hidup yang berbeda dan berubah dari biasanya,” tuturnya saat mewakili Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Penutupan Indonesia Fintech Summit 2020, dari Jakarta belum lama ini.

Mengutip data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai statistik pengguna internet tahun 2020, Plt. Sekjen Kementerian Kominfo memaparkan adanya peningkatan jumlah pengguna internet sebesar 25,5 juta atau 8,9 persen dibandingkan tahun 2019. Masyarakat Telekomunikasi Indonesia atau Mastel juga terus melaporkan peningkatan pemanfaatan jaringan tetap internet atau fix internet broadband sebesar 28 persen pada quartal kedua tahun 2020.

Mengenai transaksi penyedia jasa lending financial technology, mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Plt. Sekjen Ismail mencatat adanya transaksi sebesar Rp 128,7 triliun yang mewakili tingkat pertumbuhan year-on-year mencapai 113 persen pada September 2020. Selain itu, dirinya menyampaikan bahwa Bank Dunia memproyeksikan Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima dengan PDB USD 9.100 miliar pada tahun 2045 mendatang.

Plt Sekjen Ismail menegaskan adanya peningkatan pemanfaatan internet tersebut berbanding lurus dengan data transaksi ekonomi digital yang juga melesat naik. Capaian itu menunjukkan posisi strategis pemanfaatan teknologi untuk menunjang pemulihan dan percepatan ekonomi Indonesia terlebih di tengah pandemi Covid-19.

“Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam menempuh pendekatan kesehatan dan ekonomi secara paralel melalui penerapan gas dan rem kebijakan,” lanjut Plt. Sekjen Kementerian Kominfo Ismail.

Lebih lanjut Plt. Sekjen Ismail memaparkan hasil riset Financial Times yang menunjukkan pendekatan gas dan rem yang ditetapkan Indonesia berhasil dengan baik. Menurutnya Indonesia menjadi salah satu dari negara di kawasan Asia yang berhasil mengembangkan penanganan pandemi Covid-19, sembari menjaga kestabilan perekonomian seperti negara-negara yang lain yaitu Jepang, Vietnam dan Korea Selatan.

“Menyadari kebutuhan dan potensi yang ada, Presiden Joko Widodo memberikan mandat untuk melakukan percepatan transformasi digital yang diimplementasikan oleh Kementerian Kominfo,” tegasnya.

Plt. Sekjen Kementerian Kominfo menilai, dalam upaya optimalisasi ekosistem ekonomi digital, perlu dilakukan peningkatan indeks inklusi dan literasi keuangan, serta peningkatan peran finansial teknologi. Oleh karena itu, menurutnya kegiatan ekonomi digital memiliki peran yang sangat strategis dalam perwujudannya.

Plt. Sekjen Ismail menegaskan implementasi transformasi digital dijalankan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kementerian Kominfo menyiapkan empat kebijakan konstruktif dari hulu ke hilir, yaitu (1) penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas, (2) pengembangan teknologi pendukung akselerasi transformasi digital, (3) pengembangan sumberdaya manusia (SDM) atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan, dan (4) penuntasan legislasi primer dan penguatan kerja sama internasional.

Untuk langkah kebiijakan pertama, Plt Sekjen Kementerian Kominfo menjelaskan, melalui BLU Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Kominfo tengah mengupayakan perluasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Upaya itu ditujukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan konektivitas internet di seluruh penjuru nusantara.

“Hal ini dilakukan melalui penyelesaian pembangunan Base Tansceiver System atau BTS di 12.548 desa atau kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G. Di 2022, ini akan diselesaikan seluruhnya pembangunan 12.548 BTS tersebut. Kementerian kominfo juga merencanakan peluncuran Satelit Multifungsi Satria untuk menyediakan 150.000 titik layanan akses publik di tahun 2023,” paparnya.

Untuk kebijakan kedua dalam konteks transformasi digital, Plt. Sekjen Ismail mengatakan, Kominfo sedang melakukan pengembangan dan adopsi teknologi baru seperti jaringan 5G, guna penyediaan kolektivitas yang lebih memadai dalam fasilitasi pengembangan teknologi yang semakin beragam. “Utamanya dalam bidang transaksi dan pengembangan ekonomi digital,” tegasnya.

Sementara untuk kebijakan ketiga mengenai pengembangan kapasitas sumberdaya manusia melalui berbagai program pendampingan seperti UMKM Go Online, NextIcorn, serta Gerakan 1.000 startup digital.

“Kementerian Kominfo menekankan pengembangan talenta digital dengan pendekatan komprehensif yang berfokus pada peningkatan literasi digital, peningkatan keterampilan dan daya saing digital, serta mendorong pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk ekonomi digita yang bertujuan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang inklusif untuk seluruh seluruh lapisan masyarakat,” jelas Plt. Sekjen Ismail.

Adapun insiatif keempat berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Menteri tentang Penyelenggara Sistem Elektronik di Sektor Swasta. “Penuntasan legislasi primer seperti Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disusun guna melindungi baik pengguna maupun penyedia jasa dalam transaksi digital, serta berkolaborasi dengan berbagai negara lain melalui forum-forum internasional untuk pengembangan ekosistem ekonomi digital secara berkelanjutan,” tutur Plt. Sekjen Kementerian Kominfo.

Saksikan video menarik berikut ini: