OTT KPK Terhadap Kader Gerindra dan PDI-P, Dua Pengamat Ini Sebut akan Berimbas ke Pilkada Tangsel

KalbarOnline.com – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dua menteri yang sama-sama merupakan kader politik, yakni Gerindra (Edy Prabowo) dan Menteri Sosial Juliari Batubara (PDIP) dinilai akan berimbas ke Pilkada Tangsel.

Aktivis antikorupsi M Ridwan Dalimunthe mengatakan, OTT KPK terhadap dua kader partai politik itu bakal berdampak ke kontestasi pesta demokrasi. “Jika ada kasus korupsi yang melibatkan pengurus dan kader partai, maka dengan sendirinya kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut menurun,” kata Dalimunthe saat ditemui di kawasan Ciputat, Minggu (6/12/2020).

Imbasnya, Dalimunthe melanjutkan, elektabilitas calon kepala daerah yang diwakili partai yang tengah disandung perkara perlahan tergerus. Kondisi tersebut dinilai Dalimunthe mulai terasa di Pilkada Tangerang Selatan, menyasar pasangan Muhamad-Rahayu Saraswati.

Pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut satu itu merupakan representasi dari PDI-P dan Gerindra. Muhamad adalah kader PDI-P, sementara Saraswati merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra.

Menurut Dalimunthe, sedari kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster terungkap dan membuat Edhy Prabowo sebagai tersangka, kepercayaan masyarakat terhadap Saraswati dinilai semakin luntur. Bukan hanya pengurus partai, Saraswati juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara, salah satu perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster.

“Kini, ketika kasus Juliari mencuat, masyarakat mulai mengaitkannya dengan ketidakpercayaan terhadap partai politik. Akhirnya, keterwakilan PDI-P yang kini mengikuti kontestasi Pilkada Tangsel menjadi semakin diragukan,” kata Dalimunthe.

Dalimunthe menilai kondisi tersebut lazim terjadi. Ia mencontohkan ketika mega skandal korupsi melibatkan sejumlah pengurus Partai Demokrat, kepercayaan masyarakat terhadap partai “bintang mercy” ikut menurun.

Sementara itu, pengamat politik asal Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Adib Miftahul mengatakan, OTT KPK jika ditarik ke belakang karena mahalnya mahar politik yang akhirnya menimbulkan perilaku-perilaku yang bertentangan melawan hukum. “Politik masih berbiaya mahal dalam pilkada, pemilu dan lain sebagainya,” kata Adib Miftahul saat dikonfirmasi, Minggu (6/12/2020).

Menurutnya, upaya penegakan hukum ini dinilai dapat pengaruhi elektoral pasangan calon yang diusung kader partai politik pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adib pastikan potret kalau orang akan memilih karena partainya tentu ini akan berpengaruh terhadap elektoral pasangan calon diusung oleh partai politik tertentu yang sedang dirundung masalah korupsi.

“Saya pikir ada pengaruhnya ke Tangsel. Karena kan yang selalu dijual elektoral koalisi partai gemuk ini akan menimbulkan dukungan luar biasa dari masyarakat fanatisme partai pasti ada,” jelas Adib.

Kedua, lanjutnya, ia pikir persoalan skandal korupsi yang menjerat menteri diserahkan kepada penegak hukum. Tapi memang kalau bicara soal hal-hal seperti mahalnya ongkos politik itu sudah menjadi rahasia umum.

“Kita juga tidak boleh berasumsi tapi memang ketika kekuasaan itu dibagi jatah kursi menteri. Ketika ada Bansos itu kan ya isu-isu yang berkembang di masyarakat seperti itu,” ujarnya.

PDIP Sudah Ingatkan Kader

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya telah berulang kali mengingatkan para kadernya yang duduk di kursi pemerintahan agar jangan korupsi.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi penetapan kadernya, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

“Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (6/12/2020) dilansir dari kompas.com.

“Ketua Umum PDI-P, Ibu Megawati (Soekarnoputri) selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” kata Hasto.

Hasto bilang, partainya menghormati langkah KPK dalam memproses hukum Juliari. Ia menyerahkan sepenuhnya upaya KPK untuk mendalami dan memproses kasus tersebut ke meja hijau. Kata Hasto, kasus penangkapan Juliari harus menjadi pelajaran bagi seluruh kader PDI-P yang menduduki jabatan politik.

Hasto menuturkan, bahkan PDI-P tak pernah bosan mengingatkan kadernya untuk menjauhi korupsi di setiap sekolah partai.

“Dalam tiga kali sekolah calon kepala daerah terakhir, bahkan PDI-P selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat antikorupsi,” tutur Hasto.

“Seluruh anggota dan kader partai harus benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” kata Hasto. [ind]