PSBM Jawa-Bali, Pemerintah jadi Agen Perubahan Perilaku Kesehatan

KalbarOnline.com – Pemerintah memutuskan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut untuk mengatisipasi lonjakan penularan Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR Nettu Prasetiyani menyambut baik kebijakan PSBM Jawa-Bali. Kebijakan tersebut diharapkan ditaati dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua kepala daerah, terutama kota yang disebut defenitif.

“Jangan sampai terjadi lagi ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah. Kali ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait harus satu kata dan satu komando,” ujar Netty kepada wartawan, Jumat (8/1).

Seperti sudah sering saya sampaikan, Indonesia akan mampu mengatasi pandemi Covid-19 jika semua elemen bergerak, berkolaborasi optimal, bersinergi dan saling mendukung. “Jangan setengah hati untuk menjadikan sistem kesehatan sebagai basis penanganan pandemi. Jangan setengah kesehatan, setengah pemulihan ekonomi. Terbukti Covid-19 makin menguat dengan munculnya varian baru yang makin meluas,” katanya.

Netty menuturkan, semua pihak tidak ingin kembali terlambat mengantisipasi Covid-19. Sudah terlalu besar harga yang dibayarkan rakyat dan negara dalam menghadapi pandemi.

“Kita tidak ingin air mata, peluh, dan nyawa rakyat terus dipertaruhkan. Inilah saatnya bekerja bersama untuk rakyat, jangan jadikan pandemi sebagai panggung pencitraan,” katanya.

Oleh karena itu, menyambung kebijakan PSBB yang diambil pemerintah, dengan melihat perkembangan kasus dan penanganan Covid-19 di lapangan, saya meminta pemerintah untuk fokus pada penanganan Covid-19 dengan menjadikan sistem kesehatan sebagai basis kebijakan.

“Beri otoritas pada Kemenkes RI untuk menjadi leading sector. Lakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 3T, tingkatkan kapasitas layanan kesehatan termasuk tempat isolasi, ruang ICU, ventilator, serta obat-obatan yang diperlukan dalam protokol penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Kemudian, menurunkan positivity rate dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan terjangkau. “Pastikan tidak ada celah untuk memainkan kepentingan pribadi, kelompok apalagi bisnis dalam setiap program penanganan pandemi,” tuturnya.

Menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat lebih dari 500 orang tenaga kesehatan telah gugur. Pastikan ketersediaan APD dan layanan tes berkala untuk tenaga kesehatan dan keluarganya.

Memastikan program vaksinasi berjalan sesuai SOP dan berorientasi pada membangun imunitas rakyat, bukan untuk menjadi sarana bancakan oknum. “Pemerintah harus memastikan program ini mendapat dukungan penuh rakyat dan semua pihak terkait agar dapat diandalkan sebagai game changer pandemi,” katanya.

Pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak masyarakat menjadi agen perubahan sosial dengan disiplin protokol kesehatan. Optimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

“Jadikan para pejabat publik sebagai role model yang perilakunya dapat ditiru masyarakat. Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat,” ujarnya.

Saksikan video menarik berikut ini: