Midji Minta Bappeda dan BPS Kalbar Terus Benahi Data untuk Hasilkan Output yang Jelas

Midji Minta Bappeda dan BPS Kalbar Terus Benahi Data untuk Hasilkan Output yang Jelas

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik Provinsi setempat untuk terus membenahi data-data yang ada. Hal ini menurutnya penting, agar program yang telah disusun dengan baik menghasilkan output yang baik pula.

“Saya minta data itu kita genahkan, data harus genah. Harus di-update. Harus diperbaiki. Harus disinkronkan antara satu dengan yang lain. Supaya program yang kita susun itu outputnya bagus. Outputnya jelas. Jangan sampai datanya tak betul, programnya jadi tak betul. Hasilnya jelek dan mubazir. Saya minta itu digenahkan,” ujarnya kepada wartawan usai mengisi rapat pembahasan isu strategis pembangunan Kalbar tahun 2022, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (1/2/2021).

Kemudian dari data tersebut, lanjut dia, dijadikan bahan untuk mengevaluasi kelemehan-kelemahan yang ada. Termasuk soal Indeks Pembangunan Manusia Kalbar yang masih di bawah rata-rata. Namun, menurut Midji, IPM Provinsi Kalbar itu merupakan akumulasi dari IPM kabupaten/kota. Untuk itu ia meminta para kepala daerah se-Provinsi Kalbar benar-benar fokus pada data.

Dari data yang ada pula, lanjut Midji, dapat diinventarisir sektor-sektor apa saja yang masih lemah. Sehingga program-program yang akan disusun baik program provinsi maupun kabupaten/kota nantinya dapat tepat sasaran.

“Kita lihat data-data kelemahan kita di mana. Kenapa IPM Kalbar belum di angka 68, Kalbar itu kan akumulasi dari kabupaten/kota. Misalnya Kayong Utara, 62 saja belum. Kemudian ada, ada daerah lain yang baru 64. Kemudian sektor apa yang lemah di situ (suatu kabupaten/kota), provinsi akan buat program di sana, kabupaten/kota juga demikian. Bupati dan Walikota harus fokus pada data-data itu,” imbuhnya.

Di samping itu, pihaknya, lanjut Midji, juga akan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan terbuka di daerah kota yang jumlahnya besar.

“Kenapa angka kemiskinan terbuka di kota jumlahnya besar? Di seluruh Indonesia, sebenarnya angka pengangguran di kota itu pasti lebih besar dari kabupaten, karena pekerjaan di desa atau di daerah terbatas. Paling sektor pertanian dan lain sebagainya, kemudian bonus demografi juga tertumpu pada kota. Sehingga ini yang perlu disebar. Nanti provinsi buat segmen-segmen pertumbuhan di daerah. Sehingga mereka tidak bertumpu pada mencari pekerjaan di kota,” katanya.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini pun mencontohkan. Misalnya, dari 2.031 desa se-Kalbar terdapat masing-masing satu BUMDes. Jika masing-masing BUMDes dikelola oleh dua sarjana, artinya ada 4.000 sarjana.

“Kalau satu BUMDes dikelola oleh dua orang saja yang sudah lulus perguruan tinggi, maka ada 4.000 orang sarjana yang bisa ke sana. Inilah penyebaran seperti itu, dari pada mereka tetap di kota, walau mereka punya penghasilan, tapi dari sistem data, dia tidak bisa dikatakan pekerja. Itulah yang saya minta BPS dan Bappeda, mengupdate data. Data itu penting, makanya Presiden berupaya agar satu data,” pungkasnya.