Kebijakan Jateng di Rumah Saja ala Ganjar Ditentang Sejumlah Kepala Daerah di Bawahnya

KalbarOnline.com – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pemberlakuan PPKM tahap dua disertai gerakan Jateng di Rumah Saja. Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah No. 443.5.001933 itu berisi terkait pemberlakuan PPKM tahap dua disertai gerakan Jateng di Rumah Saja yang dilakukan pada Sabtu dan Minggu yakni tanggal 6-7 Februari 2021.

Namun kebijakan itu mendapat penolakan oleh beberapa pemerintahan daerah di bawahnya, yakni Bupati atau Walikota. Diantaranya Kabupaten Sragen. Pusat berbelanja dan pasar di Kabupaten Sragen akan tetap buka saat gerakan Jateng di Rumah Saja digelar.

Keputusan itu disampaikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Kamis 4 Februari 2021 usai melakukan rapat dengan jajaran Forkopimda dan dinas lintas sektoral. Yuni menerangkan tidak ada penutupan di Sragen selama gerakan Jateng di Rumah Saja.

Hanya saja, operasi yustisi akan diperketat pada Sabtu dan Minggu. “Tidak ada penutupan 2 x 24 jam selama 2 hari itu. Sesuai dengan PPKM saja, termasuk tambahannya adalah pada saat Sabtu dan Minggu nanti operasi yustisi akan semakin ketat,” terang Yuni, Rabu (3/2/2021).

Orang nomor satu di Sragen itu mengatakan tindakan tersebut boleh dilakukan, karena SE oleh Gubernur Jawa Tengah perihal Jateng di Rumah Saja bersifat permintaan.Pada operasi yustisi nanti, TNI-Polri akan berkeliling dan melakukan operasi. Kegiatan seperti olahraga, kumpul-kumpul pada saat Sabtu dan Minggu tidak diizinkan.

Yuni juga akan mengimbau kepada para ASN agar tidak keluar rumah dan keluar kota. Menurut keterangannya, keputusan ini berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dia mengatakan jika PPKM di beberapa daerah tidak berhasil ,namun Sragen berhasil melaksanakannya dan efektif.

Selain Sragen, tercatat tiga kepala daerah tak melaksanakan sepenuhnya gerakan mencegah bertambahnya pasien covid-19 itu. Tiga kepala daerah itu adalah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan Bupati Batang Wihaji dan Bupati Banyumas Achmad Husein.

Pemkab Banyumas menyatakan tidak akan menutup pasar saat melaksanakan Gerakan Jateng di Rumah Saja pada 6-7 Februari 2021.

“Jadi yang pertama adalah kami membuat harus ada kemanfaatan terhadap pemutusan penyebaran COVID-19 ini. Tetapi ekonomi itu jangan sampai menjadi tidak bergerak sama sekali, terutama di level orang-orang kecil,” katanya di Pendopo Sipanji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu (3/2/2021).

Hal yang sama juga disampaikan Bupati Batang, Wihaji, ia mengaku setelah membaca surat edaran dari Gubernur Jateng, pihaknya memutuskan tidak akan menutup tempat keramain pada saat penerapan gerakan Jateng di Rumah Saja diterapkan.

“Surat edaran sudah saya baca, ada poin akhir yang harus kita lihat kondisi lokal Batang dengan menerjemahkan SE tersebut yang harus memahami suasana kebatinan rakyat, seperti pedagang somai, mi ayam keliling atau para pelaku UMKM yang mendapat rejeki di hari libur akhir pekan,” kata Wihaji, Rabu (3/2/2021).

Kata Wihaji, alasan pihaknya tidak menutup tempat keramain karena memikirkan nasib pedagang kecil yang kerap mendapatkan rejeki di akhir pekan.

Sementara itu, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, mengatakan akan berpegang pada Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri soal Pemberlakuan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Itu (gerakan ” Jateng di Rumah Saja”) kan SE Gubernur, sebelumnya sudah ada SE dari kementerian, yang SE kementerian harus kita hormati, karena lebih tinggi,” kata Budhi dalam keterangan resmi, Kamis (4/2/2021).

Sebelumnya, dilansir jatengprov.go.id Ganjar menyebut adanya gerakan Jateng di Rumah Saja ini bisa dimanfaatkan untuk bersih-bersih sekaligus penyemprotan disinfektan.

“Hanya dua hari tempat-tempat keramaian pariwisata toko pasar kita istirahat dulu. Nah nanti pasar-pasar kesempatan kita semprot semuanya biar sekalian bersih, tempat pariwisata juga ditutup dulu,” jelasnya.

Ganjar berharap pelaksanaan Jateng di Rumah Saja dapat memunculkan kesadaran pada masyarakat. Sebab, pelaksanaan ini takkan efektif tanpa partisipasi masyarakat.

“Sehingga kita harapkan masyarakat dua hari tidak tumpah ruah di jalan. Semua ada di rumah dan kita minta partisipasi ini dilaksanakan oleh seluruh masyarakat,” terangnya. [rif]