Balas dendam, Otoritas Tiongkok Larang BBC World News di Negaranya

KalbarOnline.com – Saluran televisi Inggris BBC World News dilarang mengudara diTiongkok, seperti diungkap National Radio and Television Administration (NRTA) pada Jumat (12/2).

Melalui pernyataan yang dirilis menjelang Tahun Baru Imlek, pemerintah menyebutkan dalam penyelidikan ditemukan bahwa laporan terkait Tiongkok oleh BBC World News secara serius melanggar aturan, termasuk bahwa berita harus jujur dan adil, yang membahayakan kepentingan nasional Tiongkok dan menggerogoti persatuan negara.

’’Dengan demikian, BBC tidak memenuhi syarat bagi saluran asing untuk mengudara di Tiongkok dan permohonan izin untuk mengudara setahun lagi ditolak,’’ tambah pernmyataan NRTA, seperti dilansir Antara dari Reuters.

Langkah Tiongkok itu dikecam oleh Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, sementara pihak BBC mengaku kecewa. ’’Keputusan Tiongkok untuk melarang BBC World News di daratan Tiongkok merupakan pengekangan kebebasan media yang tidak dapat diterima,’’ kecam Raab. ’’Tiongkok memiliki beberapa pembatasan paling parah terhadap media dan kebebasan internet di seluruh dunia, dan langkah terbaru ini hanya akan mencoreng reputasi Tiongkok di mata dunia,’’ imbuhnya.

BBC World News berbahasa Inggris tidak masuk dalam sebagian besar paket TV di Tiongkok, tetapi tersedia di sejumlah hotel dan perumahan. Dua wartawan Reuters di China menceritakan bahwa saluran BBC terlihat kosong di layar televisi.

’’Kami merasa kecewa karena otoritas China telah memutuskan untuk mengambil tindakan ini. BBC merupakan penyiar berita internasional paling terpercaya di dunia dan melaporkan berita dari seluruh penjuru dunia secara adil, netral dan tanpa kekhawatiran atau dukungan,’’ terang pernyataan dari BBC.

Pada 4 Februari regulator media Inggris Ofcom mencabut izin China Global Television Network (CGTN) di negara tersebut setelah investigasi mengungkapkan bahwa izin tersebut disalahgunakan oleh Star China Media Ltd. Otoritas Tiongkok kemudian mengkritik keputusan itu dipolitisasi dan mengancam bahwa Tiongkok berhak membuat respons yang diperlukan. (*)

Saksikan video menarik berikut ini: