Jelang Purnatugas, Ini Pesan Bupati AM Nasir untuk Masyarakat Kapuas Hulu

Jelang Purnatugas, Ini Pesan Bupati AM Nasir untuk Masyarakat Kapuas Hulu

KalbarOnline, Kapuas Hulu – Masa bakti AM Nasir sebagai Bupati Kapuas Hulu akan berakhir pada Rabu, 17 Februari 2021. Bupati Nasir telah 10 tahun menorehkan beragam catatan kepemimpinan dalam berbagai sektor.

Kapuas Hulu yang sejak berdiri belum pernah sekalipun mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerahnya (LKPD), berhasil meraih opini tersebut pada 2018 dan bertahan hingga saat ini. Sampai-sampai Bupati Nasir menyatakan bahwa predikat yang diraih itu merupakan sejarah bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

“Ini merupakan sejarah bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, di mana, untuk pertama kalinya, sejak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdiri, baru kali ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP. Pencapaian ini merupakan kerja keras dari seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan atas bimbingan-bimbingan dari BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Bupati Nasir, Jumat, 13 Juli 2018.

Ditemui wartawan, Bupati Nasir berpesan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban.

“Selalu tetap kompak tetap harmonis dan mendukung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu terpilih hasil pilkada 2020,” ujarnya, kemarin.

Bupati Kapuas Hulu dua periode ini mengaku ingin istirahat sejenak dari dunia politik setelah nanti tak lagi menjabat.

“Istirahat dululah bersama keluarga. Kalau untuk kembali ke dunia politik tergantung dari masyarakat lah. Nantilah saya lihat dulu, apakah mencalonkan ke legislatif tergantung masyarakat,” tutupnya.

Seperti diketahui, masa jabatan AM Nasir dan Antonius L Ain Pamero akan segera berakhir pada 17 Februari 2021 besok. Ia akan digantikan oleh Fransiskus Diaan-Wahyudi Hidayat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih. Keduanya akan dilantik akhir Februari 2021 oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji secara virtual sesuai dengan keputusan Kemendagri.