Pemda Tingkat II di Kalbar Diminta Serius Tangani Stunting

Pemda Tingkat II di Kalbar Diminta Serius Tangani Stunting

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dra. Sri Jumiadatin, M.Si, membuka acara
Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, di Ruang Data Analitik, Selasa (23/2/2021).

Usai acara tersebut, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar ini menjelaskan ada beberapa yang menjadi perhatian khusus Gubernur, yakni penanganan stunting. Gubernur berpesan bahwa BKKBN Kalimantan Barat tidak bisa bekerja sendiri menangani permasalahan-permasalahan untuk mencapai keluarga sehat, keluarga sejahtera, dan keluarga berencana.

“Apalagi yang telah kita dengarkan bersama, bahwa Kalbar merupakan peringkat kedelapan dari sepuluh tertinggi tingkat stunting di seluruh Indonesia,” ungkap Sri.

Lebih lanjut dia mengatakan ada beberapa arahan Kepala BKKBN pusat kepada Gubernur Kalbar yang menjadi catatan penting. Pertama, laju pertumbuhan penduduk di Kalbar menurun, akan tetapi peningkatan kasus stunting juga tidak terlalu tinggi.

“Kedua, diperlukannya bidan desa. Hal tersebut tak lepas dari target untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik, agar angka stunting bisa ditekan,” tegas Sri.

Ketiga adalah perangkat daerah yang menangani keluarga berencana di kabupaten/kota sudah mendapat kucuran dana dari BKKBN daerah. Dia mengingatkan diperlukan bantuan dari pemerintah provinsi untuk memonitor dana tersebut.

“Mudah-mudahan di dalam bulan Februari ini, targetnya sudah bisa bergerak. Sehingga pelayanan KB itu bisa dilakukan,” imbuh Sri.

Keempat adalah mengurangi penggunaan jamban di sungai yang dapat menimbulkan dampak kurang baik bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Sri menuturkan arahan Kepala BKKBN Pusat sejalan dengan arahan Gubernur Kalbar.

“Artinya ada permasalahan bersama yang telah ditelaah pemerintah pusat, dalam hal ini BKKBN, yang juga dipikirkan Bapak Gubernur. Yang pasti, kemitraan itulah yang perlu dibangun, kemudian melibatkan pihak swasta yang bisa diajak kerja sama,” timpalnya.

Di akhir wawancara, Sri Jumiadatin berharap pendataan keluarga yang akan dilaksanakan mulai 1 April mendatang dapat mencapai jumlah target 1 juta lebih keluarga di Kalbar.

Beliau mengatakan, mudah-mudahan pendataan keluarga yang akan dilaksanakan mulai 1 April nanti bisa tercapai sesuai target yaitu satu juta lebih keluarga di Kalimantan Barat.

“Nah, sesuai dengan arahan bapak Gubernur di dalam sambutan tertulis beliau, mari semua pihak saling bekerja sama. BKKBN itu tidak bisa berjalan sendiri mencapai tujuannya dari misi yang diembannya,” tutupnya.