Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 03 Maret 2021 |
Kasatpol PP Bersama Pamdam XI Tanjungpura, Kadis LHK dan Kepala BPBD Cek Lahan Karhutla Lewat Udara
KalbarOnline, Pontianak – Guna mengefektifkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kasat Pol PP bersama Pangdam XII Tanjungpura, Kadis LHK serta Kepala BPBD melakukan pengecekan udara terhdap lahan yang mengalami kebakaran, Sabtu, 27 Februari 2021.
Pada kesempatan tersebut, Kasat Pol PP Provinsi Kalbar, Anthonius Rawing menyampaikan apresiasinya dengan pihak TNI.
"Giat hari ini difasilitasi langsung oleh Pangdam XII Tanjungpura. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tinginya," ungkap pria asal Kapuas Hulu ini.
"Saya tahu rekan-rekan TNI mulai dari Babinsa terus mensupport penanganan Karhutla di Kalbar, sinergitas ini perlu kita jaga," terangnya.
Kasat Pol PP Provinsi Kalbar ini juga mengingatkan kepada masyarakat untuk sekarang jangan membakar lahan dengan cara dibakar.
"Saya mengingatkan kalau Gubernur Kalbar telah mengeluarkan Pergub Nomor 97 Tahun 2020. Sesuai ketentuan ini, setiap orang yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dapat dikenakan sanksi, mulai sanksi administratif, teguran tertulis, paksaan pemerintah berupa pemberhentian sementara konsesi hingga 5 tahun," tegas Rawing.
Kasatpol PP Bersama Pamdam XI Tanjungpura, Kadis LHK dan Kepala BPBD Cek Lahan Karhutla Lewat Udara
KalbarOnline, Pontianak – Guna mengefektifkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kasat Pol PP bersama Pangdam XII Tanjungpura, Kadis LHK serta Kepala BPBD melakukan pengecekan udara terhdap lahan yang mengalami kebakaran, Sabtu, 27 Februari 2021.
Pada kesempatan tersebut, Kasat Pol PP Provinsi Kalbar, Anthonius Rawing menyampaikan apresiasinya dengan pihak TNI.
"Giat hari ini difasilitasi langsung oleh Pangdam XII Tanjungpura. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tinginya," ungkap pria asal Kapuas Hulu ini.
"Saya tahu rekan-rekan TNI mulai dari Babinsa terus mensupport penanganan Karhutla di Kalbar, sinergitas ini perlu kita jaga," terangnya.
Kasat Pol PP Provinsi Kalbar ini juga mengingatkan kepada masyarakat untuk sekarang jangan membakar lahan dengan cara dibakar.
"Saya mengingatkan kalau Gubernur Kalbar telah mengeluarkan Pergub Nomor 97 Tahun 2020. Sesuai ketentuan ini, setiap orang yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dapat dikenakan sanksi, mulai sanksi administratif, teguran tertulis, paksaan pemerintah berupa pemberhentian sementara konsesi hingga 5 tahun," tegas Rawing.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini