MK Kabulkan Sebagian Permohonan Rupinus-Aloysius dan Perintahkan KPU Lakukan PSU di Belitang Hilir

MK Kabulkan Sebagian Permohonan Rupinus-Aloysius dan Perintahkan KPU Lakukan PSU di Belitang Hilir

Hasil sengketa PHP Pilkada Sekadau 2020

KalbarOnline, Sekadau – Mahkamah Konstitusi (MK) RI menggelar sidang pembacaan putusan perkara 12/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020 pada Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua MK, Anwar Usman itu membacakan langsung amar putusan sengketa PHP Pilkada Kabupaten Sekadau tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan petahana Rupinus-Aloysius sebagai pemohon. Sementara sebagai pihak Termohon yakni KPU Kabupaten Sekadau.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya serta mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

“Berdasarkan Undang-undang nomor 24 ahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan, mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK RI, Anwar Usman yang dikutip dari siaran langsung persidangan yang ditayangkan melalui Channel YouTube resmi MK RI.

Sedikitnya, terdapat tujuh poin dalam pokok permohonan.

Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir.

Ketiga, Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

Keempat, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

Kelima, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

Keenam, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resort Kabupaten Sekadau dan Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pengamanan proses pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020 sesuai dengan kewenangannya.

Ketujuh, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Seperti diketahui, pada Pilkada Sekadau 2020, Pasangan Rupinus-Aloysius memperoleh sebanyak 56.479 suara atau 49,2 persen. Sedangkan pasangan Aron-Subandrio memperoleh sebanyak 58.023 suara atau 50,8 persen. Berdasarkan hasil tersebut, pasangan Rupinus-Aloysius mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi.