Suara Kritis Terhadap LKPj Gubernur 2020

Suara Kritis Terhadap LKPj Gubernur 2020

KalbarOnline, Pontianak – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat telah menggelar rapat paripurna penyampaian keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Barat tahun anggaran 2020 di Balairung Sari Kantor DPRD Kalbar, Selasa (20/4/2021).

Meski mendapat apresiasi terhadap beberapa capaian kinerja Gubernur, LKPj tahun anggaran 2020 itu pun tak luput dari kritikan yang dituangkan dalam rekomendasi dan catatan strategis DPRD Kalbar untuk menjadi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar ke depan. Kritikan terhadap LKPj Gubernur tahun 2020 pun datang dari Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Angeline Fremalco.

“Kebetulan saya juga merupakan anggota Pansus LKPj Gubernur ini, kami di DPRD tentu melakukan evaluasi-evaluasi ataupun melihat progres dari capaian yang sudah dicapai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam LKPj ini, kita mengkritisi beberapa hal. Walaupun situasi saat ini sedang dalam masa pandemi Covid-19 sehingga banyak hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah manapun bukan hanya Kalbar,” kata Angel.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, beberapa catatan DPRD di antaranya terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya naik 0,01 poin.

“IPM di Kalbar tahun 2020 naik 0,01 poin dari 67,65 menjadi 67,66. Ini jauh dari target tahun 2020 yang ditetapkan yakni 67,8,” ungkapnya.

Pihaknya pun mengkritisi kebijakan Desa Mandiri. Di mana, berdasarkan rekomendasi DPRD, Gubernur diminta untuk hati-hati dalam menentukan status desa.

“Karena jangan sampai status itu hanya status, tapi dalam kenyataannya desa itu jauh dari kata mandiri. Oleh karena itu kami mengingatkan Bapak Gubernur agar lebih hati-hati dalam menentukan status desa,” kata istri Bupati Kapuas Hulu ini.

Kemudian persoalan infrastruktur. Di mana, jalan provinsi dengan kondisi mantap baru mencapai 60,05 persen. Jauh dari target. Untuk itu, pihaknya merekomendasikan agar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus ada sinkronisasi antara berbagai program pembangunan.

“Capaian jalan kondisi mantap masih belum mencapai target, kita ingin Pak Gubernur agar ke depan juga fokus membangun infrastruktur. Sekarang baru mencapai 60,05 jalan mantap,” kata Angel.

Angel pun menyampaikan beberapa hal lain yang menjadi rekomendasi dan catatan DPRD salah satunya yakni meminta Gubernur untuk mengaktifkan kembali Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

“Kita minta agar diaktifkan kembali, karena kondisi jalan kita masih banyak yang rusak, tanpa adanya UPJJ itu cukup menghambat perbaikan, kadang prosesnya agak lama, kalau ada UPJJ bisa lebih cepat. Kemudian masalah regrouping beberapa UPT, kita minta dipertimbangkan lagi,” kata Angel.

Sementara terkait angka kemiskinan. Menurut Angel, ada satu hal yang cukup menggelitik. Di mana, di masa pandemi Covid-19 saat ini, kondisi kemiskinan seluruh dunia mengalami kenaikan, Kalbar justru mengalami penurunan.

“Agak menggelitik juga. Kita minta diverifikasi ulang datanya, apakah betul data itu, karena kita Kalbar ini angka kemiskinan menurun dalam pandemi ini. Tapi kalau memang benar, justru kita sangat bersyukur, karena saat orang banyak mengalami kemunduran, justru kita naik,” pungkasnya.

Dalam rapat paripurna tersebut juga terungkap sejumlah rekomendasi dan catatan di antaranya mengenai pendidikan yang diperlukan terobosan secara keseluruhan, penanganan konflik sosial dan sebagainya. Di mana, DPRD berharap agar ada perbaikan kinerja di tahun mendatang.