Kroscek Data Kebutuhan Pembangunan Perbatasan

Kroscek Data Kebutuhan Pembangunan Perbatasan

Cornelis Reses ke Perbatasan RI-Malaysia di Kapuas Hulu

KalbarOnline, Kapuas Hulu – Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran dan Badan Pengawas Perbatasan DPR RI, Cornelis menuturkan, selaku anggota DPR-RI, pihaknya memiliki cukup banyak tanggungjawab yang diemban. Di mana dalam pemerintahan, terdapat 16 mitra kerja. Hal tersebut ia katakan saat reses ke-IV tahun sidang 2020-2021, di wilayah Perbatasan RI-Malaysia, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (22/4/2021).

“Reses ini sama dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang kali ini khusus di daerah Perbatasan RI-Malaysia, yang merupakan bidang kerja kami. Kebutuhan di perbatasan yang saya dapat dari reses ini akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat (Pempus),” ujar Cornelis.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1 ini menjelaskan, pemulihan ekonomi merupakan keinginan Presiden RI, Joko Widodo. Oleh sebab itu, kata Cornelis, kawasan perbatasan harus membuat ekonomi masyarakat membaik.

“Perbatasan harus jadi aspek pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Ditegaskan Cornelis, dirinya akan mengecek data yang ada terkait perbatasan, menyangkut kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan sehingga saat menyusun anggaran, ada datanya.

“Kalau tidak ada data, saya sulit berjuang untuk penganggaran,” tegasnya.

Menurut Cornelis, dirinya sekedar mengambil sampel saja di wilayah perbatasan RI-Malaysia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, dimana ada tiga kawasan perbatasan yang diambil sampelnya.

“Border ini ada, dengan tujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Adapun yang hadir dalam Reses ke-IV dari Drs. Cornelis, MH, yang bertempat di Aula Pasar Badau tersebut, dihadiri oleh Bupati Kapuas Hulu, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi Putussibau, Kepala Balai Perhubungan Transportasi Darat dan Kepala Balai PUPR Wilayah Kalimantan Barat.