Pemprov Kalbar Berhasil Pertahankan Predikat WTP

Pemprov Kalbar Berhasil Pertahankan Predikat WTP

Belanjakan APBD untuk Kesejahteraan Masyarakat

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan oleh Anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Azis kepada Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Opini WTP tersebut diserahkan melalui rapat paripurna DPRD Kalbar yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalbar, M. Kebing L dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, Jumat (21/5/2021).

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menegaskan bahwa dalam penyusunan anggaran pihaknya selalau berpedoman dengan apa yang disarankan BPK. Ia sepakat, bahwa opini WTP ini merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam tata kelola keuangan. Namun, lebih dari itu, bagaimana membuat keuangan daerah bermanfaat untuk masyarakat.

“Membuat uang manfaatnya tinggi untuk kesejahteraan masyarakat ini yang sangat penting. Sehingga, belanja itu sasaranya harus untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai paripurna.

Berdasarkan penilaian BPK, Kalbar dikatakan Midji, sudah mampu memenuhi tiga indikator kemakmuran yakni angka kemiskinan, pengangguran dan gini rasio. Tinggal yang menjadi fokus adalah membenahi Indeks Pembangunan Manusia.

“IPM ini berat karena ada masalah pada data. Makanya kita konsolidasi data sekarang. Sebab, pertumbuhan ekonomi dan angka lainnya kita bagus, kok ini (IPM) jadi masalah?. Nah, saya lihat masalah itu ada di data. Data yang lemah ini di kabupaten/kabupaten, karena Kalbar itu akumulasi dari kabupaten, kalau data ini genah semua, saya yakin tampilan Kalbar dalam angka akan baik,” kata Midji.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk suatu tim untuk memperbaiki data-data yang ada. Dia meyakini, jika data yang ada diperbaiki dan valid, maka tampilan IPM Kalbar akan jauh lebih baik dari saat ini. Seperti misalnya data Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB) Kalbar. Di mana, selama ini Kalbar selalu menempati posisi keempat.

“Setelah datanya saya minta digenahkan (diperbaiki) kita (Kalbar) berada di nomor dua setelah Kaltim. Saya maunya ke depan itu kita nomor satu se-Kalimantan, karena 2,4 juta ton CPO yang diekspor ditambah bauksit 26 juta ton itu bisa mengalahkan Kaltim yang tergantung pada batubara, harusnya seperti itu. Buktinya sekarang pertumbuhan ekonomi kuartal pertama, se-Kalimantan kita yang terbaik. Karena konsolidasi datanya benar,” ungkapnya.

Dirinya pun memastikan bahwa pengelolaan keuangan dalam APBD akan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Seperti yang dilakukan Midji pada awal masa jabatannya sebagai Gubernur yakni membebaskan biaya pendidikan untuk negeri, perbaikan meubeler sekolah, membangun SMA/SMK unggulan.

“Kemudian tamatan SMK harus disertifikasi, maka kita dibangun gedung sertifikasi,” pungkasnya.