Menteri Bahlil Lahadalia Puji Kinerja Gubernur Sutarmidji: Realisasi Investasi Kalbar Tiap Tahun Meningkat

Menteri Bahlil Lahadalia Puji Kinerja Gubernur Sutarmidji: Realisasi Investasi Kalbar Tiap Tahun Meningkat

KalbarOnline, Pontianak – Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia memuji kinerja Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Pasalnya, pertumbuhan investasi di Kalimantan Barat di masa kepemimpinan Sutarmidji setiap tahunnya meningkat. Di awal masa kepemimpinan Midji yakni tahun 2018, perkembangan realisasi investasi Provinsi Kalbar sekitar Rp13,18 triliun.

“Lalu pada tahun 2019 mulai meningkat sebesar Rp15,69 triliun dan 2020 sudah naik menjadi Rp20,20 triliun. Ini artinya kerja Gubernur Kalbar sangat luar biasa,” ujarnya saat memberikan materi dalam talkshow penguatan investasi daerah yang digelar Kadin Kalbar, Kamis (27/5/2021).

Mantan Ketum HIPMI ini pun menegaskan, di masa pandemi Covid-19 saat ini, investasi sangat penting. Hal ini lantaran, dipaparkan Bahlil, ada sekitar tujuh juta penduduk Indonesia yang eksisting sedang mencari pekerjaan, 2,9 juta angkatan kerja setiap tahun, bahkan ada tambahan sekitar 6 juta pengangguran akibat pandemi, sehingga kurang lebih ada sekitar 16 juta orang yang siap mencari kerja.

“Untuk menciptakan lapangan kerja, pintu masuknya adalah investasi. Sebab tidak mungkin 16 juta orang yang siap mencari kerja ini direkrut semuanya sebagai PNS, pegawai BUMN atau TNI Polri. Pintu masuknya adalah lewat investasi,” kata Bahlil.

Sebelum berangkat ke Kalbar, Bahlil juga mengaku bertemu Presiden. Di mana, salah satu perintah Presiden adalah membuat percepatan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan membuat hilirisasi dengan memanfaatkan sumber daya alam.

“Presiden memerintahkan saya untuk di Kalbar salah satu yang harus kita pikirkan yakni mencari investor dalam rangka membangun smelter bauksit. Jadi setelah ini saya akan berbicara dengan Antam dan investor lain untuk segera mereka masuk ke Kalbar agar jangan semuanya di Kepulauan Riau. Di Kalbar akan kita buat kawasan khusus kita akan berikan insentif khusus, izinnya nanti negara yang urus, investor cukup bawa teknologi, duit dan pasar. Urusan lain biar saya dan Gubernur yang urus. Untuk permalasahan kratom akan segera diselesaikan dalam waktu dua minggu,” bebernya.

Dalam konteks menciptakan lapangan kerja, Bahlil mengatakan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja sangatlah penting, agar segala hal yang selama ini menghambat investasi bisa dipangkas. Antara lain terkait birokrasi dan perizinan yang berbelit-belit dan tumpang tindih.

“Cara meningkatkan investasi sebagai pintu masuk penciptaan lapangan kerja adalah melalui UU Cipta Kerja, di mana untuk mengurus perizinan akan dipermudah lewat online single submission (OSS) yang pengelolaannya di Kementerian Investasi. Jadi saya pikir dengan kita mengurus investasi baik dalam maupun luar negeri, baik besar maupun kecil, kita kolaborasikan ini semua dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan untuk menumbuhkan ekonomi yang berkeadilan,” kata dia.

Bahlil juga mengaku siap merealisasikan target investasi sebesar Rp 900 triliun pada 2021. Target dari Presiden Jokowi tersebut lebih tinggi dari yang diberikan oleh Bappenas sebesar Rp 856 triliun.

“Untuk (target) 2022, kita akan melakukan evaluasi dengan melihat perkembangan pandemi dan kesiapan implementasi regulasi. Tetapi dengan pengalaman sebelumnya selama 1,5 tahun, Insyaallah ada secercah harapan yang lebih baik, apalagi ditopang dengan teman-teman di BKPM yang luar biasa,” tandas Bahlil.

Sementara Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyebutkan bahwa Kalbar yang awalnya merupakan penyumbang PDRB nomor empat se-Kalimantan, saat ini pada kuartal pertama tahun 2021 sudah menjadi nomor dua se-Kalimantan.

“Saya ingin Kalbar jadi yang pertama walaupun selisih kita dengan Kaltim cukup jauh. Tapi saya yakin bisa. Karena Kalbar ini penghasil 2,4 juta ton CPO setiap tahunnya. Tetapi sangat kecil yang tercatat di Kalbar karena CPO kita diekspor melalui Riau, Lampung, Belawan dan Tanjung Perak,” kata dia.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini menginginkan agar ketika Pelabuhan Internasional Kijing sudah beroperasi seluruh aktivitas ekspor harus melalui pintu ekspor Provinsi Kalbar.

“Kita sebagai penghasil CPO nomor dua terbesar se-Indonesia, makanya harus lewat Kalbar,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Midji juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat menjadi yang terbaik se-Kalimantan pada kuartal pertama, di mana hanya minus 0,1 persen.

“Saya ingin di kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Kalbar tidak lagi minus dan saya yakin tidak minus. Karena kemarin kalau saja belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Kalbar lebih cepat, maka bisa tidak minus. Mudah-mudahan ke depan sudah plus, tidak minus lagi,” kata dia.

Di kesempatan itu Midji juga meminta Menteri Investasi memperhatikan persoalan listrik di Kalbar. Sebab, listrik menjadi penyumbang impor terbesar di Kalbar pada kuartal pertama. Investasi pun, dikatakan Midji, menjadi terkendala karena listrik.

“Kita impor listrik dari negara Malaysia. Investasi di Kalbar ini terkendala karena listrik. Sekarang perusahaan yang akan membangun smelter untuk mengolah bauksit menjadi alumina memerlukan listrik yang besar dan harganya harus kompetitif yakni sebesar 6-7 sen dollar. Kita beli dari Malaysia sekitar 9 sen dolar, PLN jual 12-15 sen dolar, bagaimana kita mau kompetitif, tak mungkin. Satu-satunya jalan bagaimana kita bisa swasembada listrik, yang murah, sehingga bauksit yang cadangan 60 persen itu ada di Kalbar bisa diolah menjadi alumina sebagai bahan aluminium,” pungkasnya.