Tegas! Sutarmidji Koreksi Teguran Mendagri Tito Karnavian: Jelimetnya Luar Biasa

Tegas! Sutarmidji Koreksi Teguran Mendagri Tito Karnavian: Jelimetnya Luar Biasa

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengoreksi teguran Menteri Dalam Negeti Tito Karnavian terkait realisasi dana penanganan Covid-19, mulai dari belanja peralatan penanganan Covid hingga insentif tenaga kesehatan.

“Saya harus koreksi Pak Mendagri bahwa anggaran yang ditransfer ke kita itu kan baru sampai bulan tujuh. Sementara yang disebutkan seluruhnya itu untuk satu tahun. Nah, yang ditransfer baru sampai bulan tujuh,” kata Midji, Rabu, 21 Juli 2021.

Sementara, Midji bilang, dana penanganan Covid-19 dari pusat itu ditransfer per bulan.

“Jadi DAU itu ditransfer setiap bulan. Misalnya kalau kita dapat Rp2 triliun, artinya dibagi 12 bulan. Kemudian bukan berarti Rp2 triliun itu sudah langsung ada di kas kita. Jadi duitnya belum ada di kas kita 100 persen. Sekarang yang ada baru sampai bulan tujuh, artinya sekitar 60 persen, kan tak mungkin kita belanja sampai 100 persen,” kata Midji.

Belum lagi misalnya dana untuk obat oleh kabupaten/kota. Sementara obat yang dibutuhkan tidak ada.

“Mau beli di mana? tinggal nunggu pasokan dari Kementerian. Kemudian ada dana untuk oksigen, sementara oksigennya langka. Memangnya duitnya bisa dihambur-hamburkan?,” kata Midji lagi.

Kemudian dana tersebut juga, kata Midji, bisa digunakan untuk pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan mobil ambulance. Tapi, kata Midji, pengadaan mobil ambulance tentu memiliki proses.

“Tak mungkin mau beli langsung seperti kita pribadi mau beli mobil. Tentu ada proses. Jadi hal-hal ini harusnya dimaklumi, belum lagi jelimetnya luar biasa, sehingga merepotkan juga. Kita sih mau saja kalau ada duitnya langsung belanja saja, kalau duitnya sudah 100 persen, tapi kan duitnya ditransfer tiap bulan, artinya sekarang baru tujuh per 12 bulan, bukan 100 persen. Nah masyarakat jangan memahami berbeda,” tegas Midji.

Tapi dipastikan Midji, dana penanganan Covid-19 yang sudah direalisasikan Kalbar khusus untuk Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Innakesda) yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH tahun anggaran 2021 yang dianggarkan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp18,9 miliar, kata Midji, sudah direalisasikan sebesar 60 persen lebih.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada 19 kepala daerah yang belum merealisasikan anggaran Covid-19, mulai belanja peralatan penanganan Covid-19 hingga insentif tenaga kesehatan.

Teguran keras itu sudah disampaikan oleh Mendagri kepada 19 kepala daerah tersebut melaui surat.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam konferensi pers virtual evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat di YouTube Sekretariat Kabinet yang dilansir KalbarOnline, Sabtu (17/7/2021).

“Bapak Presiden sudah sampaikan agar realokasi yang menurut Menteri Keuangan delapan persen itu, dana bantuan opersional kesehatan tambahan, yang bisa digunakan dalam rangka penanggulangan Covid-19 realisasinya rendah. Termasuk insentif dana kesehatan yang menjadi prioritas Presiden,” ujar Tito.

Dikatakan Tito, berdasarkan penyisiran dan beberapa kali dengan kepala daerah, pihaknya menemukan belanja anggaran untuk peralatan penanganan Covid-19 dan intensif untuk tenaga medis di beberapa daerah masih belum banyak berubah.

“Oleh karena itu hari ini, Sabtu, kami sampaikan teguran tertulis. Langkah ini, mohon maaf, cukup keras karena jarang kami keluarkan kepada 19 provinsi, dengan data-data yang kita miliki, data kuat,” tegasnya.

Mantan Kapolri ini mengatakan, sebenarnya 19 pemerintah daerah itu memiliki uang, namun belum direalisasikan untuk kegiatan mengatasi Covid-19, termasuk insentif untuk tenaga kesehatan pun belum direalisasikan.

“Silakan sampaikan ke publik supaya kepala daerah bisa memahami, karena bisa jadi kepala dearah tidak tahu. Sebab yang tahu biasanya Bappeda dan Badan Keuangan,” kata dia.

“Kepala daerah kadang tidak tahu posis saldonya seperti apa. Ini kami keluarkan surat resmi (teguran keras),” timpalnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, teguran tertulis yang keras itu disampaikan kepada kepala daerah berikut ini:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Barat
3. Provinsi Kepulauan Riau
4. Provinsi Sumatera Selatan
5. Provinsi Bengkulu
6. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Provinsi Jawa Barat
8. Provinsi DI Yogyakarta
9. Provinsi Bali
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat
11. Provinsi Kalimantan Barat
12. Provinsi Kalimantan Tengah
13. Provinsi Sulawesi Selatan
14. Provinsi Sulawesi Tengah
15. Provinsi Sulawesi Utara
16. Provinsi Gorontalo
17. Provinsi Maluku
18. Provinsi Maluku Utara
19. Provinsi Papua