Dua Kelompok Dalang Jokowi End Game
KalbarOnline, Nasional – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan, rencana aksi Jokowi End Game didalangi dua kelompok. Yaitu kelompok murni dan tidak murni. Mahfud meminta masyarakat hati-hati terhadap kelompok tidak murni yang dinilainya hanya memanfaatkan situasi.
“Ada kelompok tidak murni, masalahnya hanya ingin menentang saja memanfaatkan situasi, apa pun keputusan pemerintah diserang, itu ada. Kita harus hati-hati karena kelompok ini selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah,” kata Mahfud dalam konferensi pers daring, Sabtu (24/7/2021).
Dia juga mengakui ada kelompok murni yang berdemo karena masalah ekonomi selama PPKM.
“Ada aspirasi masyarakat yang murni karena memang iya saya takut Covid-19 tapi gimana ekonomi? Itu aspirasi murni. Pemerintah mendengar aspirasi itu dan jadikan pertimbangan,” jelas Mahfud.
Mahfud mengaku pemerintah juga mengalami banyak dilema dalam memutuskan PPKM darurat dan penanganan Covid-19 di Indonesia.
“Ada dilema yang sangat kita rasakan dalam menangani Covid-19 ini,” katanya.
Namun, ia memastikan pemerintah mengambil kebijakan secara terbuka dan melalui berbagai analisis dan data.
“Tentu dilakukan dengan berbagai metode-metode ilmiah agar masalah ini bisa segera selesai,” kata Mahfud.
Ia pun meminta agar masyarakat tetap tenang dan menjaga ketertiban selama pandemi.
“Mari jaga negara ini agar tetap menjadi kondusif sambil berusaha bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan terutama sekarang ini fokus persoalan kita adalah menyelesaikan Covid-19,” pungkasnya.
Mahfud Md sebelumnya juga meminta semua pihak menyampaikan aspirasi sesuai aturan yang ada. Saat PPKM ini, kata dia, aspirasi tidak harus disampaikan dengan turun ke jalan melainkan bisa secara tertulis atau media lainnya.
Dia meminta rencana demo dan long march Jokowi End Game dilakukan secara virtual. Mahfud menyebut penyampaian aspirasi selama masa pandemi lebih baik tanpa demo di jalanan, melainkan melalui webinar hingga lewat media sosial.
“Pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat, namun sebaikmya aspirasi dalam pandemi dsampaikan melakui jalur komunikasi sesuai prokes, misalnya melalui virtual meeting, webinar, dialog-dialog di televisi, happening art yang menjaga protokol kesehatan, melalui media sosial, dan sebagainya,” kata Mahfud.
Mengantisipasi hal tersebut, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya pun langsung mengerahkan 3.385 personel gabungan untuk mengamankan aksi tersebut. Hal ini dibenarkan Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto.
“Ada 3.385 perseonel, gabungan TNI dan Pemda,” kata Marsudianto melalui keteranganya, Sabtu, 24 Juli 2021.
Ia mengatakan, ribuan personel tersebut telah disiagakan sejak pukul 07.00 pagi tadi. Dari seluruh personel tersebut digelar di beberapa titik, mulai dari kawasan Monas, sekitar Istana Negara hingga di kawasan gedung DPR MPR.
Namun hingga sore hari, massa aksi demonstrasi bertajuk Jokowi Endgame itu tak kunjung tiba di sekitar kawasan Istana Negara, Jakarta.
Diberitakan sebelumnya, sebuah poster berisikan seruan aksi nasional bertajuk Jokowi End Game beredar di media sosial. Poster yang berisi ajakan menggelar aksi penolakan terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aksi massa tersebut rencananya dilakukan pada hari ini, Sabtu, 24 Juli dengan melakukan long march dari Glodok ke Istana Negara.
KalbarOnline - Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis, 21…
KalbarOnline - Baru-baru ini, Nana Mirdad curhat lewat akun Instagram pribadinya soal pengalaman tidak menyenangkan…
KalbarOnline, Pontianak - Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan peralatan medis di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi…
KalbarOnline, Sambas - Dalam rangka optimalisasi lahan (oplah) pertanian di Kalimantan Barat, Menteri Pertanian RI,…
KalbarOnline, Ketapang - Anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Fraksi Partai Demokrat, Rion Sardi melakukan reses…
KalbarOnline, Ketapang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bakal membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani…