Penjelasan Gubernur Soal Penataan Halaman Pendopo Rp6.8 Miliar

Penjelasan Gubernur Soal Penataan Halaman Pendopo Rp6.8 Miliar

Masih Pakai Tempat Tidur Bekas PJ Gubernur

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memastikan pembangunan penataan halaman Pendopo Gubernur demi kepentingan publik.

Menurut Midji, dari pembangunan itu, banyak pekerja di sektor konstruksi dan properti beserta turunannya yang selama pandemi ini tak bergerak, terselamatkan.

“Itu kan banyak pekerjaan oleh tukang dan turunannya. Tukang pasirnya, tukang semennya, tukang batunya, dan termasuk toko bangunan, dan sebagainya,” kata Midji kepada wartawan, Jumat, 27 Agustus 2021.

Menurut dia, sektor tersebut yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Hal inilah yang membuat pihaknya sebagai pemerintah daerah menyediakan pekerjaan.

“Dari pada kita buat padat karya, palingan hanya jalan yang kecil-kecil bisa dilakukan, karena yang besar tidak mungkin, bangunan juga tak mungkin kita buat padat karya, itu (bangunan) bisa ambruk,” kata Midji

Terlebih lagi, halaman Pendopo yang dilakukan penataan itu nantinya akan dijadikan ruang terbuka publik. Sehingga ia meyakini akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penataan halaman itu juga merupakan upaya membenahi halaman Pendopo Gubernur sebagai simbol daerah yang selama ini kerap kali tergenang banjir. Bahkan, sempat diviralkan oleh Gubernur Cornelis (Gubernur sebelumnya) dan direkam langsung melalui telepon genggamnya.

“Nah, makanya perlu ditinggikan 30 senti. Kemudian pontianak kekurangan ruang publik. Saya jadikan sebagian halaman yang luas 3,8 hektar secara keseluruhan itu sebagai ruang terbuka publik. Kemudian ditata menjadi tempat untuk masyarakat. Nanti itu dibuka untuk masyarakat. Lihat saja kalau sudah jadi. Masyarakat yang nikmati bukan Gubernur,” kata Midji.

“Termasuk halaman Kantor Gubernur. Mau apel saja halaman tergenang air. Bagaimana mau apel? Kalau tak percaya lihat sekarang kondisinya, masyarakat boleh lihat sendiri, lihat model Kantor Gubernur seperti apa, bocor di mana-mana, dari tampak depan sudah seperti apa, dikritik juga,” kata Midji.

Penataan yang dilakukan juga menyesuaikan trotoar yang dilakukan pelebaran sehingga memakan tiga meter halaman Pendopo dan mengharuskan pagar Pendopo untuk diganti.

“Nah bersamaanlah dengan itu yang Rp6,8 miliar. Itu termasuk ganti pagar yang dibongkar, menjadikan itu ruang publik dan sebagainya. Itu yang kita lakukan, selain itu menyediakan lapangan pekerjaan juga untuk mereka,” kata dia.

“Saya paham. Saya tidak akan buat APBD itu mubazir. Kan saya bangun semuanya. Saya bangun sekolah, rumah sakit, dan sebagainya, semuanya untuk kepentingan masyarakat Kalbar. Bukan kepentingan pribadi Gubernur,” timpalnya.

Lagi pula, kata Midji, tak ada pembaruan yang berarti yang dilakukannya di Pendopo Gubernur. Bahkan, tempat tidur rumah jabatan saja masih memakai tempat tidur bekas Pj Gubernur Dodi Riyadmadji.

“Tempat tidur rumah jabatan itu saya masih pakai tempat tidur bekas Pak PJ Gubernur Dodi Riyadmadji. Karena apa? Beliau kan tidak sampai setahun, makanya saya biarkan saja. Kalau tempat tidur saja saya masih pakai bekas Pak Dodi, mubazir dari mana? Apa yang mubazir?. Itu semata-mata pertimbangannya hanya menyediakan lapangan kerja bagi sektor konstruksi dan properti,” kata Midji.

Menurutnya, pembangunan yang dilakukan semata-mata demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan Sutarmidji dan keluarga.

“Halaman pendopo banjir, halaman Kantor Gubernur banjir dikritik. Semrawut dikritik juga. Jadi maunya apa? Habiskan duit tuh foya-foya, gitu-gitu aja, bawa sana sini?”.

“Kita membangun itu semuanya untuk kepentingan masyarakat, tidak ada pembangunan itu untuk kepentingan Sutarmidji dan keluarganya. Semuanya kita pikirkan, itu kan arahan dari pusat. Adakan padat karya. Nah, padat karya itu kan hanya bisa untuk pekerjaan yang kecil-kecil,” kata Midji.

Menurutnya, pekerjaan jalan yang cukup besar tak mungkin dilakukan dengan padat karya. Sehingga hal itu sekaligus menjawab pertanyaan mengapa anggaran fantastis tersebut hanya digunakan untuk menata halaman Pendopo Gubernur.

“Jalan yang besar-besar tidak mungkin pakai padat karya. Kalaupun kita gunakan untuk buat jalan kan hanya untuk menyelamat pekerja di sektor itu saja. Sementara, pekerja seperti tukang bangunan, tukang ukir, toko material bangunan bagaimana? Kan artinya mereka nganggur, apakah tahan kita melihat yang seperti itu?,” kata Midji.

Halaman Pendopo yang dilakukan penataan itu pun nantinya akan menjadi ruang terbuka publik baru. Sehingga diyakininya akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Nanti kalau sudah jadi (penataan halaman Pendopo), yang ngomong (miring) itu pasti kepingin juga foto-foto disitu. Contohnya trotoar kemarin diributkan juga, sekarang trotoar sudah jadi siapa yang menikmati? Memangnya saya yang nikmati?,” katanya.

“Jadi lihat dulu apa yang kita kerjakan, jangan dipolitisir,” tutupnya.

Pengamat Politik Universitas Tanjungpura (Untan) Dr Jumadi turut memberikan komentarnya. Menurutnya suatu hal yang wajar jika DPRD melakukan kritik.

“Kalau pun Dewan mengkritisi wajar-wajar saja. Itu menjalankan fungsi kontrol. Menurut saya tidak ada masalah,” kata Jumadi.

Namun dia juga mengapresiasi upaya Gubernur Sutarmidji yang melakukan penataan halaman Pendopo sebagai salah satu simbol daerah di Kalbar.

“Yang saya tahu itu terkait dengan meninggikan, karena sejak jaman Pak Cornelis itu kan banjir. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Gubernur patut diapresiasi, itu kan salah satu simbol daerah. Jadi tidak perlu diributkan juga. Tapi kalaupun dewan mengkritisi itu sah-sah saja,” kata Jumadi.

Ditambah lagi, kata Jumadi, perencanaan penataan halaman Pendopo juga dibuat jauh sebelum Covid-19.

“Saya lihat ada kalkulasi. Perencanaannya juga dibuat sebelum Covid. Apalagi Kota Pontianak sekarang ini hujan beberapa jam saja sudah banjir, jadi upaya menjadikan Pendopo itu nyaman, enak sebagai simbol daerah itu sah-sah saja,” tutupnya.