Tujuh Kali Raih WTP, Pemkab Ketapang Diganjar Penghargaan dari Menkeu

Tujuh Kali Raih WTP, Pemkab Ketapang Diganjar Penghargaan dari Menkeu

KalbarOnline, Ketapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Penyerahan penghargaan berupa tropi dan piagam diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalbar Imik Eko Putro kepada Bupati Ketapang Martin Rantan di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Selasa, 2 November 2021.

“Terimakasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalbar. Pagi ini telah tiba di Ketapang menyerahkan piagam penghargaan opini WTP atas laporan keuangan Pemkab Ketapang tahun 2020,” kata Martin Rantan.

“Hari ini Pemkab Ketapang mendapatkan penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan bukan hanya untuk Bupati. Tapi tentu penghargaan ini untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Ketapang. Serta tentu menjadi kebanggaan masyarakat dan daerah Ketapang secara keseluruhan,” katanya lagi.

Bupati mengungkapkan, Pemkab Ketapang telah tujuh kali berturut turut menerima opini WTP ini dimulai dari tahun anggaran 2014. Sesuai ketentuan yang berlaku laporan keuangan Pemkab Ketapang disusun terdiri dari beberapa laporan yakni laporan realisasi anggaran, neraca per 31 Desember 2020 dan laporan operasional. Kemudian laporan arus kas, laporan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

“Ketujuh laporan tersebut telah dilakukan audit terinci oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red) RI yang berkahir pada Mei 2021 lalu,” kata Bupati.

Ia menjelaskan berkenaan penghargaan yang telah diterima Pemkab Ketapang itu termasuk opini WTP dari BPK RI adalah cita-cita, harapan bersama dan tanggungjawab kepada masyarakat Ketapang. Kemudian sebuah prestasi bagi Pemkab Ketapang dan menjadi kewajiban untuk menjalankan tata kelola keuangan daerah yang baik dan akuntabel.

“Capaian ini merupakan perjalanan panjang dalam membangun tata kelola keuangan. Serta dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” katanya.

Bupati juga mengimbau jajarannya untuk terus bekerja maksimal, dalam rangka mempertahankan opini WTP di tahun mendatang. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah khususnya Inspektorat Ketapang selaku koordinator dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI, agar berupaya untuk melakukan penyelesaian terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan secara maksimal dan berkelanjutan.

“Demikian pula kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketapang agar memprogramkan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan daerah yang ada di semua organisasi perngkat daerah,” pesan Bupati.

“Lakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian intern Pemkab Ketapang. Lakukan penyesuaian semua regulasi serta peningkatan sistem dan aplikasi penyempurnaan yang berkaitan seluruh dengan pengelola keuangan daerah khususnya dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,” katanya lagi.

Bupati menambahkan, berkaitan dana transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, khususnya dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa tahun anggaran 2021 diharapkannya agar Kepala OPD selaku pengelola melakukan upaya dan langkah-langkah maksimal melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

“Terakhir, saya tegaskan menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap dapat mempertahankan predikat opini WTP di tahun-tahun mendatang. Sejalan dengan itu kami harapkan agar Kepala OPD beserta jajarannya dapat mendukung dalam mempertahankan predikat opini WTP ini,” pesannya.

“Saya ajak seluruh jajaran OPD Ketapang mari kita bekerjasama dengan baik. Sehingga penyajian laporan keuangan daerah transparan dan akuntabel serta dapat dilaksanakan dan patuh kepada asas aturan yang ada. Marilah kita bekerja dengan mengedepankan integritas, bekerja keras untuk mempertahan opini WTP ini,” tutupnya. (Adi LC)