Mensos Risma Meradang ke Himbara: 11 Ribu KPM di Kalbar Belum Terima PKH dan BPNT

Mensos Risma Meradang ke Himbara: 11 Ribu KPM di Kalbar Belum Terima PKH dan BPNT

Sutarmidji: Bank Harus Gerak Cepat

KalbarOnline, Pontianak – Berdasarkan hasil pemadanan data penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) tahun 2021 di Kalimantan Barat, masih ditemukan sedikitnya 11.000 lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara keseluruhan belum menerima bantuan tersebut.

Hal itu pun lantas membuat Menteri Sosial RI Tri Rismaharini meradang kepada pihak Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) sebagai penyalur saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan PKH dan BPNT di Kalbar, Kamis, 4 November 2021.

Risma mengatakan, sejatinya dia hanya meninjau lokasi bencana banjir di beberapa kabupaten di Kalbar sekaligus menyerahkan bantuan. Namun setelah mengetahui masih banyak KPM yang belum mendapatkan bantuan PKH dan BPNT, maka hal tersebut langsung menjadi atensinya.

“Awalnya saya hanya meninjau bencana saja, tapi melihat data ini saya harus selesaikan. 11 ribu ini banyak sekali. Saya banyak roadshow ke daerah, tapi di sini (Kalbar) paling banyak,” kata Risma.

Baca Juga: Serahkan Bantuan Banjir Sekadau, Risma Pastikan Stok Logistik Selalu Siap

Risma mengaku tak mengetahui pasti apa kendala yang dihadapi pihak perbankan dalam menyalurkan bantuan tersebut.

“Itu tidak kita bahas, tapi misalkan di Kota Pontianak dan Kubu Raya itu harusnya bisa disalurkan dan tidak ada kendala geografis. Itu sebagian besar dari Kubu Raya,” katanya.

Karena itu dirinya akan melakukan komunikasi dengan Kementerian terkait lainnya agar penyaluran PKH dan BPNT dapat diperluas melalui perbankan lokal selain dari Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) sebagai penyalur.

“Sehingga persoalan ini tidak terjadi lagi. Karena kalau begini terus, capek juga kita memadankan data terus. Karena keputusan bank itu tidak hanya di Kemensos, maka kami akan koordinasikan dengan Kementerian lain. Supaya ada percepatan,” katanya.

Hal serupa turut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Dia menegaskan, seharusnya pihak perbankan Himbara sebagai penyalur bergerak cepat mencari permasalahan masih banyak KPM tidak melakukan transaksi pencairan dana bantuan.

Oleh karena itu, agar pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan penyaluran bantuan tersebut, pihaknya mengusulkan agar penyalurannya dapat dilakukan melalui bank lokal seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar.

“Benar juga kalau Bu Menteri marah, kalau di Sanggau, Bengkayang atau daerah yang perlu waktu berhari-hari tidak masalah. Tapi di Pontianak itu masa masih ada yang tidak mencairkan. Padahal di Pontianak ini kan gampang. Daerah mana di Pontianak ini mau cari ATM itu susah, tidak ada kan? Artinya pihak perbankan yang hanya menunggu saja,” katanya.

“Saya sarankan kalau dapat, di daerah-daerah supaya Gubernur, Bupati bisa mengontrol penyalurannya, lewat Bank Kalbar saja. Karena kalau Bank Kalbar lama menyalurkan, saya bisa tegur. Kalau seperti yang terjadi ini kan, saya tak mungkin tegur BRI atau BNI, karena itu kan hubungannya dengan pihak Kementerian,” katanya.

Midji juga meminta pihak perbankan menyampaikan kendala yang dihadapi secara rasional dan apa adanya. Hal itu dimaksudkan Midji agar dapat dicarikan solusi bersama. Bahkan menurutnya, kendala biaya perjalanan untuk menuju ke lokasi tempat tinggal KPM harus disampaikan dengan benar.

“Harusnya disampaikan saja apa adanya. Jangan takut. Misalnya mau ke Sungkung itu kan daerahnya yang memang sulit itu harus pakai Heli. Yang disampaikan justru Tanjung Saleh yang daerahnya dapat dijangkau. Saya minta sampaikan hal yang sebetulnya dan sebenarnya,” katanya.