Martinus Sudarno Pertanyakan Keseriusan Pemprov Kalbar Tangani Banjir

Martinus Sudarno Pertanyakan Keseriusan Pemprov Kalbar Tangani Banjir

KalbarOnline, Pontianak – Anggota DPRD Provinsi Kalbar Fraksi PDI Perjuangan Martinus Sudarno mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengatasi banjir yang terjadi di wilayah hulu Kalbar.

Sebab menurut Sudarno hingga kini rumah dan pemukiman masyarakat di beberapa kabupaten tersebut masih terendam air. Bahkan kata Sudarno, masih banyak masyarakat yang terdampak banjir mengeluhkan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Di salah satu media Bapak Gubernur Kalbar mengklaim stok pangan untuk masyarakat terdampak banjir di daerah itu mencukupi sampai 15 hari ke depan. Pertanyaan kita beras itu disalurkan kepada siapa, kapan dan di mana, teknis penyaluran seperti apa, pasalnya kalau bantuan itu sudah disalurkan, lantas kenapa masih ada masyarakat yang mengeluhkan belum mendapat bantuan,” kata Anggota DPRD Kalbar Dapil Sanggau-Sekadau ini.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar maupun Pemerintah Pusat harus betul-betul dikawal. Pemerintah juga harus punya data valid terkait berapa banyak masyarakat yang terdampak banjir, sehingga penyaluran bantuan bisa tepat sasaran.

Karena menurut Martinus Sudarno, Bantuan yang disalurkan melalui organisasi, donatur maupun partai sifatnya terbatas.

“Kita berharap bantuan pemerintah kepada korban bencana banjir tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh belum mendapatkan bantuan,” tegasnya.

Lantaran situasinya darurat, Martinus Sudarno meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk sesegera mungkin menyalurkan beras kepada daerah yang terdampak banjir, jika stok masih memungkinkan.

“Jangan sampai faktanya bantuan katanya sudah disalurkan tetapi masyarakat banyak yang mengeluh belum menerima. Jangan sampai Gubernur sampaikan cukup 15 hari ke depan, pertanyaan kita kapan bantuan itu disalurkan,” katanya.

Sudarno juga menerima keluhan lain dari masyarakat. Di mana masyarakat, kata dia, mengeluhkan air bersih yang sulit didapat. Menurut Martinus Sudarno, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus segera bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih yang dihadapi oleh masyarakat. Pasalnya Pemerintah memiliki perangkat penting lainnya seperti PDAM, PLN dan lainnya yang harus dimaksimalkan untuk mengatasi apa yang menjadi keluhan masyarakat.

“Pada prinsipnya pemerintah melalui organ-organnya seperti PLN, PDAM dan lain sebagainya untuk bekerja keras dan ekstra membantu masyarakat yang terdampak banjir. PLN harus memastikan dan mengecek rumah warga yang terendam banjir harus dipadamkan. Keamanan dan keselamatan warga masyarakat harus diutamakan. PDAM harus memastikan ketersedian air bersih. Kalau pemerintah punya sensitivitas terhadap permasalahan banjir maka harus segera bertindak untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” katanya