Blusukan ke Binjai, Midji Pantau Progres Pembangunan Jalan Sintang-Semubuk

Blusukan ke Binjai, Midji Pantau Progres Pembangunan Jalan Sintang-Semubuk

Perintahkan Dinas PU turut prioritaskan perbaikan jembatan

KalbarOnline, Sintang – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji blusukan ke Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang sehari setelah mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja di Sintang, Kamis, 9 Desember 2021.

Sekitar pukul 09.00 WIB, dari Pendopo Bupati Sintang, Gubernur Sutarmidji didampingi Bupati Jarot dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah bergegas.

Diketahui, agenda Midji di Sintang hari ini memantau progres pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalbar yakni ruas Jalan Sintang-Semubuk.

Di sepanjang perjalanan dari Pendopo hingga Pasar Binjai, Gubernur dan rombongan beberapa kali menghentikan kendaraannya. Seperti misalnya di sejumlah titik jembatan dan sejumlah ruas jalan Sintang-Semubuk yang sedang dikerjakan. Termasuk meninjau pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran DAK Jaya yang mengalami musibah kebakaran pada Juli 2021 lalu.

Setelah menempuh puluhan kilometer jalan Sintang-Semubuk, Sutarmidji meminta Dinas PUPR Kalbar untuk menangani jembatan terlebih dahulu. Sebab, berdasarkan pemantauannya selama perjalanan, beberapa jembatan menurut Midji cukup menghambat arus lalu lintas, lantaran dibangun lebih rendah dari badan jalan.

Sutarmidji menjelaskan, pembangunan Jalan Sintang-Semubuk, sifatnya hanya melanjutkan pengerjaan di tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Di mana, pada tahun 2021 ini, ruas jalan tersebut ditangani sepanjang tujuh kilometer.

“Ini kita melanjutkan jalan provinsi di daerah Binjai sekitar tujuh kilometer dengan DAK. Saya pantau sepanjang perjalanan itu, kalau jalan ditangani DAK, maka dana murni (APBD) kita itu menangani jembatan,” katanya.

Sebab, menurut Midji, di sepanjang perjalananannya, yang menjadi persoalan utama adalah jembatan.

“Dari mulai masuk jalan provinsi itu saya lihat yang bermasalah itu di jembatan. Jembatan itu lebih rendah dari jalan,” katanya.

Menurut Midji, jika jembatan yang dibangun lebih rendah dari badan jalan, maka akan mengurangi ruang gerak air dari drainase. Untuk itu dia meminta Dinas PUPR Kalbar memprioritas perbaikan jembatan terlebih dulu.

“Sehingga jembatan yang dibangun itu harus lebih tinggi dari jalan. Supaya air lancar dan perjalanan orang juga lancar. Jembatan harus bagus semua dulu, pasang Jembatan Bailey, kemudian berikutnya dibuat permanen,” katanya.

Yang terjadi saat ini, kata Midji, arus lalu lintas cukup terhambat lantaran jembatan yang dilewati lebih rendah dari jalan.

“Maka jembatan itu harus selaras dengan jalan, supaya arus air juga bisa cepat. Ada juga beberapa jembatan yang baru dibangun di ruas jalan ini menurut saya bagus, lebar, walaupun nanti jalannya aspal lima meter, tapi jembatannya lebar,” katanya.

Terkait pengerjaan jalan provinsi di ruas Semubuk-Sintang ini beberapa ruas sudah dalam tahap pengerjaan lapisan pondasi bawah, nantinya akan dilanjutkan pengerjaan lapisan pondasi atas, dan akan dilanjutkan dengan pengerjaan pengaspalan.

“Sehingga lalu lintas masyarakat termasuk lalu lintas sawit aman. Apalagi di daerah ini tidak banjir,” katanya.

Midji pun meminta perusahaan perkebunan sawit di daerah tersebut untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah. Di mana, berdasarkan laporannya terdapat enam perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di daerah itu. Minimal, pihak perusahaan dapat bersama merawat jalan tersebut agar dapat fungsional.

“Jalan yang masih tanah mereka (Perkebunan) juga harus rawat. Pemerintah Provinsi Kalbar terus menambah ruas jalan yang diaspal. Jadi harus kolaborasi. Kalau tidak begitu, kita buat jalan, mereka merusak jalan. Sementara Pemda tidak mendapatkan apa-apa. Maka harus kolaborasi,” katanya.

Midji pun menceritakan bahwa dirinya pernah terjebak di ruas jalan tersebut. Saat itu dirinya dan rombongan hendak melewati jalan milik perusahaan sawit, namun jalan tersebut diportal oleh pihak perusahaaan.

“Akhirnya saya harus mutar. Mereka (perusahaan sawit) artinya tidak mau juga jalannya dipakai untuk umum maka mereka portal. Makanya saya bilang harus kolaborasi. Sekarang, kalau mereka boleh portal jalan mereka, artinya kita juga bisa portal jalan kita,” katanya.

Untuk itu, ditegaskannya, kolaborasi antara perusahaan perkebunan dan Pemerintah Daerah sangat penting.

“Sebetulnya kalau selama ini mereka (perusahaan sawit) menyampaikan yang sebenarnya ke pimpinan mereka pasti pimpinannya mengerti. Tapi yang jadi masalah ini kan kacung-kacungnya yang seakan-akan paling hebat dan bisa memutuskan segalanya di perusahaan,” kata Midji.

Yang menurut Midji kacung perusahaan inilah yang merusak hubungan perusahaan sawit dengan pemerintah.

“Seharusnya ada kolaborasi antara pemerintah dan perkebunan. Kita paham investasi mereka dan keberlanjutannya akan tetapi harus kerjasama dengan baiklah. Kita juga tidak menuntut banyak. Sekarang mereka buka saja, apa yang mereka berikan ke daerah,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas PUPR Kalbar Sukri menjelaskan, secara keseluruhan panjang jalan provinsi di ruas Sintang-Semubuk kurang lebih mencapai 58,7 kilometer.

Dari total ruas jalan tersebut, jalan dalam kondisi mantap baru sepanjang tujuh meter. Kemudian tahun 2021 yang dibangun melalui DAK juga sekitar tujuh kilometer dengan anggaran Rp35 miliar. Selain itu juga sudah ada sekitar 10 kilometer jalan dalam kondisi mantap namun sifatnya berupa spot-spot atau terputus-putus.

“Yang sekitar 10 kilometer spot-spot itu sudah bagus, dari awal masuk (provinsi), rusak ringan, harus ditingkatkan,” katanya.

Dengan demikian kurang lebih masih ada 30-40 kilometer ruas Jalan Semubuk-Sintang yang harus diperbaiki menjadi kondisi mantap. Sementara sisanya, kata Sukri, akan dikerjakan pada tahun berlanjut.

Pihaknya kedepan juga akan fokus pada perbaikan jembatan terlebih dulu sebagaimana arahan Gubernur Sutarmidji. Dari tujuh kilometer ruas jalan yang dikerjakan melalui DAK tahun ini, terdapat dua jembatan yang harus ditangani.

“Jumlah jumbatan dari tujuh kilometer itu sudah kami data, jadi yang harus prioritas bailey ada dua unit yang kami masukkan. Terus ada juga kami sambil rehab-rehab jembatannya tadi, karena akibat banjir kami perbaiki spot-spot dari beberapa jembatan yang ada,” jelasnya.

Terkait progres pembangunan untuk tujuh kilometer ruas jalan yang ditangani tahun ini dikatakan sudah dalam tahap pengerjaan lapisan pondasi bawah (LPB). Selanjutnya akan dipercepat ke pengerjaan lapisan pondasi atas (LPA).

“Akan kami percepat, tadi kan sudah blending untuk aspal dan lain sebagainya jadi sampai LPA. Yang lama ini kan buat dasarnya, seperti tadi box culvert 13 unit itu kan (harus) dilakukan penggalian,” katanya.

Terlebih lagi, pembangunan tujuh kilometer ruas Jalan Semubuk-Sintang itu menjadi terhambat lantaran banjir yang melanda Sintang. Di mana, ada sekitar empat segmen untuk ke arah tempat pengerjaan sempat dilanda banjir. Sehingga arus angkutan material pembantunan terhambat yang kemudian membuat pembangunan harus memakan waktu lebih lama.

“Kami mulai kerja lagi lima hari setelah banjir,” katanya.

Lantaran didanai dengan DAK, pihaknya juga sudah menyampaikan usulan relaksasi ke pemerintah pusat. Baik penambahan waktu pengerjaan maupun anggaran. Sampai kemarin hal itu disebutkan dia sudah dibahas di Kementerian Keuangan dan PUPR.

“Berkas (pengajuan relaksasi) sudah lengkap (diserahkan) baik surat dari BPBD, dari Bupati dan Gubernur terkait bencana sudah,” tuturnya.

Hal lain yang menurutnya penting sesuai arahan Gubernur yakni bagaimana berkolaborasi dengan pihak perusahaan perkebunan sawit untuk menjaga jalan. Terlebih lagi, Pemprov Kalbar telah memiliki Perda yang mengatur tentang hal tersebut.

Sehingga perusahaan turut bertanggung jawab memelihara jalan di wilayahnya, minimal membuat jalan dalam kondisi fungsional. Itu agar jalan-jalan yang sudah dalam kondisi baik, tidak kembali rusak karena dijejali kendaraan operasional perusahaan yang membawa muatan berlebih.

“Itu yang harus dikerjasamakan secara optimal, agar jalan berfungsi. Ini kolaborasi Bappeda, PUPR, Perkebunan lewat Perda jalan untuk kontribusi perusahaan,” tutupnya.