Sutarmidji Pastikan akan Bantu Pembentukan Provinsi Ketapang

KalbarOnline, Ketapang – Gubernur Kalbar Sutarmidji sejak lama mencanangkan Kabupaten Ketapang menjadi Provinsi. Tetapi seringkali disebut janji manis semata.

Tetapi Sutarmidji kembali menegaskan kalau Ketapang memang layak menjadi Provinsi dan memastikan akan membantu sesuai kewenangannya sebagai Gubernur Kalbar.

“Sebagai Gubernur, saya tidak akan menghambat. Sepanjang itu jadi tugas dan tanggungjawab saya, saya akan bantu,” janji Sutarmidji, kemarin.

Masalahnya sekarang, ungkap Sutarmidji, pembentunan Provinsi Ketapang sama halnya dengan Provinsi Kapuas Raya dan Daerah Otonomi Baru (DOB) lainnya, yakni masih moratorium.

“Kalau tidak moratorium pembentukan DOB, saya sangat mendukung semuanya. Karena Kalbar ini layaknya lebih dari 30 kabupaten/kota,” kata Sutarmidji.

Ia mencontohkan, Kabupaten Kapuas Hulu jauh lebih luas dari Provinsi Jawa Barat ditambah Banten. “Bayangkan saja, Banten ada berapa kabupaten/kota, kemudian Jawa Barat ada berapa,” kata Sutarmidji.

Dengan luas wilayah yang melampaui provinsi lainnya, APBD kabupaten di Kalbar ini sangat terbatas. Bahkan Provinsi Kalbar saja APBD-nya hanya Rp5,4 Triliun. “Ini yang harus kita sama-sama perjuangkan,” kata Sutarmidji.

Ia mengaku sependapat dengan Bupati Ketapang Martin Rantan untuk jangan kendor memperjuangkan pembentukan DOB walaupun saat ini masih moratorium. “Sehingga ketika moratorium itu dibuka, kita sudah siap,” jelas Sutarmidji.

Sementara itu, Bupati Ketapang Martin Rantan mengatakan, persiapan pembentukan DOB merupakan 1 dari 10 proyek strategis yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang.

“Saya pikir ini adalah hal yang sangat perlu kita perjuangkan. Kenapa kita jadikan prioritas. Karena kalau kita menghitung kemampuan keuangan daerah yang setiap tahunnya hanya Rp2 triliun lebih, itu sangat repot untuk membangun Ketapang dengan angka demikian,” kata Martin.

Ia lantas mencontohkan Provinsi Jawa Tengah yang luasnya kurang lebih Kabupaten Ketapang, tapi memiliki 27 kabupaten/kota.

Dengan demikian, di Jawa Tengah tentu memiliki 27 APBD kabupaten/kota ditambah 1 APBD provinsi.

“Katakanlah APBD kabupaten/kota itu hanya Rp2 triliun artinya sudah ada Rp54 Triliun, ditambah APBD Provinsinya Rp5 Triliun artinya total Rp59 triliun,” tutur Martin berandai.

“Sementara Kabupaten Ketapang hanya Rp2 triliun. Wajar saja kalau jalan-jalan ditanami masyarakat pisang kalau musim hujan, karena kita kekurangan biaya. Tidak ada anggaran,” kata Martin.

Untung saja Kabupaten Ketapang ini banyak perusahaan investasi. Jadi bisa minta tolong dengan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR).

“Kalau tidak, berharap dengan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten berat. Maka siapapun jadi Bupati di Ketapang ini tetap salah. Tetap tidak bagus. Karena apa? Bagaimana mau membangun daerah ini dengan anggaran atau keuangan yang terbatas,” ucap Martin.

Di skala kecil saja, misalnya di rumah tangga. Kebutuhan sudah disusun. Misalnya 1 bulan perlu Rp3 Juta untuk belanja makan minum rumah tangga diluar biaya lainnya.

“Tetapi pendapatan hanya Rp2 juta. Bukan makan nasi, tapi makan bubur. Tidak bisa makan 3 kali sehari, tinggal 2 kali sehari,” kata Martin mencontohkan.

Ia berharap Kepala OPD Ketapang supaya lobi-lobi ke Provinsi dan Pusat, ke Anggota DPR RI atau Kementerian supaya bisa dapat banyak Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Karena kita tidak bisa maksimal dan mempercepat pembangunan daerah, karena anggaran terbatas,” tegas Martin.(*)