Dukung Keputusan Sutarmidji Soal Jalan Siduk-Sukadana, Legislator Hanura: Publik Perlu Tahu…

KalbarOnline, Pontianak – Anggota DPRD Kalimantan Barat (Kabar) Suib mendukung penuh keputusan Gubernur Sutarmidji, yang mencabut usulan Jalan Siduk-Sukadana menjadi jalan nasional, untuk keberlansungan percepatan pemerataan pembangunan di daerah.

“Saya apresiasi sikap Pak Gubernur yang berupaya melakukan pemerataan pembangunan, walaupun tertatih-tatih sendirian, ini yang perlu dipahami oleh semua masyarakat se-Kalimantan Barat,” kata Suib kepada KalbarOnline.com, Senin, 16 Mei 2022.

Suib menilai, bahwa keputusan Gubernur Sutarmidji untuk membatalkan usulan status jalan Siduk-Sukadana menjadi jalan nasional sudah tepat.

Ketua IKA PMII Kalbar inipun blak-blakan terkait tahapan penanganan ruas Jalan Siduk-Sukadana yang dilakukan sejak tahun 2018 silam–sampai saat ini telah dilakukan penanganannya oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

Pada tahun 2018, kata Suib, sudah dilakukan penanganan oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp15.393.900.000 untuk menangani jalan sepanjang 3,655 kilometer.

Kemudian pada tahun 2019 dengan APBD Provinsi sebesar Rp9.410.990.000 sepanjang 2,310 kilometer. Lanjut lagi pada tahun 2020 melalui APBD Provinsi sebesar Rp2,6 miliar sepanjang 906 meter.

“Kemudian pada tahun 2021, Pemprov Kalbar melalui APBD Provinsi mengalokasikan kembali anggaran sebesar Rp10 miliar untuk menangani sepanjang 2,650 kilometer,” kata Suib.

“Jadi sepengetahuan saya baru periode ini alokasi anggarannya konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan data pada tahun 2022 ini, bahkan APBD Provinsi kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp15,7 miliar–rencana itu kurang lebih untuk menganani jalan sepanjang 3 kilometer. Ayo siapa yang tak konsisten?,” kata Suib.

Lebih jauh, Hanura menilai, bahwa kebijakan Gubernur Sutarmidji sudah seharusnya mendapat dukungan yang luas oleh publik, terlebih di tengah keterbatasan anggaran pelaksanaan peningkatan ruas Jalan Siduk-Sukadana ini, sehingga Dinas PUPR Provinsi Kalbar sendiri tidak dapat menuntaskan penanganan ruas tersebut secara maksimal.

“Maka diperlukan di sini perlu kehadiran dan dukungan dari pemerintah pusat, terutama dorongan dari teman-teman yang berada di Komisi V,” sindir Suib.

Karena setahu Suib, pada tahun 2018 melalui surat Sekretaris Daerah no.050/2359/SPW-BAPPEDA, salah satunya ruas Jalan Siduk-Sukadana itu diusulkan menjadi ruas jalan kewenangan pusat.

“Namun faktanya sampai saat ini, belum ada tindak lanjutnya, entah apa kendalanya, saya kurang paham juga,” ujar Suib, heran.

Suib juga menambahkan, berdasarkan informasi di lapangan pada 11 Mei 2022 lalu, pekerjaan ruas jalan ini sudah dimulai kembali pasca setelah libur hari raya Idulfitri.

“Sebelumnya sudah dimulai pekerjaannya, namun H-7 lebaran Idulfitri sempat terhenti, mengingat kelancaran lalu lintas saat lebaran Idulfitri,” kata Suib.

Kembali soal visi-misi pembangunan, Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Sutarmidji, kata Suib, sedari awal memang berfokus dan serius pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur jalan.

“Sekali lagi, walaupun dengan keterbatasan anggaran ruas Jalan Siduk-Sukadana, namun setiap tahunnya tetap dianggarkan, bahkan beliau (Sutarmidji) ke depannya berencana akan menuntaskan penanganan ruas jalan tersebut, tentunya bertahap, karena ruas jalan kita yang harus dibangun ada di 14 kabupaten/kota,” kata Suib.

Keseriusan Sutarmidji inipun, sambung Suib, salah satunya ditunjukkan pada alokasi anggaran yang cukup besar untuk infrastruktur jalan, yakni sebesar Rp338.349.687.152–dari total anggaran Dinas PUPR Provinsi Kalbar keseluruhan yang hanya kurang lebih Rp380 miliar.

“Pagu Rp380 miliar inilah yang harus difilter dan mutar otak bagaimana supaya bisa merata di setiap kabupaten/kota dan tepat lokasi dan sasaran,” kata Suib.

Terakhir, pihaknya sangat berharap akan ‘kehadiran’ pemerintah pusat untuk membantu menyelesaikan kondisi atau masalah jalan di Kalbar ini. Bukannya malah menyeret-nyeretnya ke isu-isu yang justru membuat fokus pembangunan menjadi terpecah.

“Supaya Pemprov Kalbar terbantu dan merasa tidak sendirian. Terlebih adanya teman-teman perwakilan dari Kalbar yang menduduki posisi strategis di anggaran, kami berharap sekali adanya dukungan penuh untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur, terutama jalan penanganan ruas Jalan Siduk-Sukadana yang lagi viral ini,” pungkasnya. (Jau)