DPRD Kalbar: Kalau Harga Beli TBS Sama dengan Perusahaan Lain, Buat Apa Ada PTPN?

KalbarOnline, Pontianak – Anggota DPRD Kalbar dari Partai Hanura, Suib, mengkritik keras kehadiran PTPN sebagai perusahaan negara dibidang perkebunan sawit yang justru ikut-ikutan membeli buah kelapa sawit (TBS) milik masyarakat dengan harga murah.

Kepada KalbarOnline.com, Rabu (08/06/2022), Suib mengatakan, kalau kehadiran PTPN tidak mampu mendongkrak kesejahteraan petani dan keberadaannya pun dirasa kurang berfaedah, ia setuju kalau eksistensi PTPN di Kalbar dikaji ulang.

“Dengan pembelian TBS ini–juga sama dengan pihak swasta, apa untungnya hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Suib menerangkan, PTPN merupakan salah satu perusahaan negara, yang dibangun dengan tujuan–selain menghasilkan profit–juga untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

“Kalau selama ini laba tidak jelas, padahal di lapangan ada nilai-nilai transaksi bisnis, itu perlu dipertanyakan. Itu saya pastikan kalau diaudit oleh pihak terkait, akan banyak temuan. Makanya Kalau tidak ada perubahan selama puluhan tahun itu, sama halnya dengan merugikan negara,” katanya.

“Negara itu membangun perusahaan melalui BUMN, itu tujuannya selain memberikan kebaikan, kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat juga tujuannya untuk mendatangkan profit, sebagai salah satu pendapatan negara. Ini kalau untung endak jelas, ruginya ada, ngapain mau disuntik dana terus dari pemerintah,” paparnya.

Suib pun mengaku sangat setuju dengan usulan Gubernur Kalbar, kalau PTPN memang harus diaudit, agar pemerintah dapat mengetahui lebih jauh, dimana sumber kerugian berasal, serta dapat mengambil solusi strategis bagi permasalahan yang dihadapi PTPN.

“Kalau memang penghasilannya, jual beli dari perkebunan hanya untuk menutupi gaji karyawan, pegawai dan lain-lain. Tidak ada bedanya dengan bisnis-bisnis yang tidak jelas manajemennya,” katanya.

“Saran saya memang dievaluasi ulang lah. PTPN yang ada perbaiki, atur manajemennya yang baik, bangun komunikasi dengan masyarakat yang baik, punya target dan tujuan jangka panjang yang berdampak kebaikan kepada masyarakat dan berdampak pada peningkatan atau kontribusi kas negara,” ucapnya. (Jau)