Ini Alasan Sutarmidji Kenapa Serapan APBD Kalbar Terlihat Lamban

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengaku mempunyai alasan kenapa penyerapan APBD Kalbar terlihat berjalan cukup lamban tahun ini.

“Penyerapan APBD Kalbar berdasarkan kebijakan saya memang terlihat lamban, karena apa? Waktu itu saya buat kebijakan untuk tender atau kegiatan, tidak memberikan uang muka, tujuannya supaya uang itu lebih banyak beredar,” katanya dalam Rapat Pleno Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/06/2022).

Dengan begitu, lanjut pria yang karib disapa Bang Midji ini, kontraktor pasti akan mengakses kredit produktif ketika memenangkan tender. Maka kontraktor bisa menggunakan perbankan untuk modal kerjanya. 

“Sementara anggaran Pemda digunakan untuk yang lain dulu. Tapi tujuannya ini masih belum dipahami betul oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah), sehingga masih monoton,” kata dia.

Padahal maksud Bang Midji, kalau kontraktornya punya modal, pasti akan mengeluarkan uang cash-nya terlebih dahulu untuk dipakai belanja barang/material. Kalau tidak pun, mereka tentunya akan mengakses keuangan di perbankan. Sehingga, tampilan kredit produktif di bank juga akan lebih baik. 

Alhasil, anggaran pemda yang tadinya diperuntukkan sebagai pembayaran uang muka, dapat digunakan untuk pembiayaan yang lainnya. 

“Sehingga, harusnya uang yang beredar dari APBD itu sekian triliun, ditambah dengan kegiatan belanja modal yang tidak menggunakan uang muka itu akan lebih besar. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan lebih besar,” jelasnya.

“Makanya pertumbuhan ekonomi kita kemarin 4,67 persen, di atas rata-rata nasional,” tambahnya.

Oleh karena itu juga, Sutarmidji menyampaikan, jika langkah-langkah inovasi tidak dilakukan, maka Kalbar akan sulit mengejar target pencapaian nasional.

“Kadang memang harus dipaksa orang untuk mengakses sektor perbankan dan sebagainya, sehingga dapat meningkatkan kredit produktif. Daerah harusnya punya kebijakan agar bagaimana sampai seluruh masyarakat kita itu bisa mengakses keuangan dan paham tentang produk sektor keuangan,” paparnya.

Lebih jauh, Sutarmidji menceritakan pengalamannya saat diundang menjadi pembicara financial technology (fintech) di Singapura, dimana sebagian warga disana telah menggunakan jasa keuangan elektronik sebagai transaksi harian.

“Saya dapat fakta, ternyata di Singapura masih ada distrik yang ditinggali orang-orang usia 60-70 tahun yang masih menggunakan transaksi manual. Tapi sebagian besar di Singapura sudah menggunakan jasa keuangan elektronik dan sebagainya. Ini harus kita kembangkan,” seru Sutarmidji. (Jau)