Sutarmidji Minta DPD RI Kawal Pemekaran Kapuas Raya dan Pembangunan Infrastruktur 

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Provinsi Kalbar, Sutarmidji meminta kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mengawal proses pemekaran Provinsi Kapuas Raya serta pembangunan infrastruktur yang ada di daerah.

Hal itu disampaikannya saat menggelar rapat pembahasan terkait peluang, tantangan dan hambatan pelaksanaan pembangunan, bersama Anggota DPD RI, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (28/06/2022). Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin.

“Saya bersyukur Pak Mahyudin datang. Karena beliau ini paham eksekutif, paham legislatif dan sudah melakoni. Saya sudah sampaikan semuanya. Misalnya pemekaran (Provinsi Kapuas Raya), kita sudah siap, bahkan tidak membebani APBN dalam masa transisi, kita siap berbagi APBD dengan provinsi pemekaran (Kapuas Raya),” kata Sutarmidji usai pertemuan.

Sutarmidji menilai, dengan luasnya rentang kendali pemerintahan terhadap wilayah yang ada, maka Provinsi Kalbar cukup kesulitan dalam melakukan percepatan pemerataan pembangunan. Dimana ada banyak sekali list infrastruktur yang mengantre untuk dibangun.

“Kemudian kendala infrastruktur juga, 1500 kilometer jalan provinsi, 50 persen diantaranya masih dalam kondisi yang perlu perbaikan. Itu kita sampaikan. Kemudian jalan tol, dan banyak lagi yang kita sampaikan. Nanti akan kami tindak lanjuti dalam bentuk tertulis,” ucapnya.

Sutarmidji pun sangat berharap, DPD RI dapat memperjuangkan segala aspirasi yang telah disampaikannya itu, sehingga pada gilirannya dapat membawa perubahan besar dan mendasar bagi masyarakat di Provinsi Kalbar.

“Mudah-mudahan pemekaran cepat terwujud, jalan tol juga terwujud, dan bidang lain juga dapat terwujud. Karena Kalbar inikan penunjang IKN, kalau IKN sudah pindah, kemudian daerah penunjangnya masih amburadul, kan tidak bagus juga jadinya,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin menyampaikan, kalau kehadiran pihaknya itu memang bertujuan untuk menginventarisir permasalahan daerah serta potensi yang mampu dikembangkan. 

“Karena keinginan kami, sehingga daerah ini bisa maju, sehingga tidak ada lagi disparitas antara daerah satu dengan daerah lain, dan antara daerah dengan pusat,” tuturnya.

“Saya kira kami banyak masukan dari Pak Gubernur, banyak aspirasi yang kami tangkap, dan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti,” tambahnya menjanjikan.

Terkait dengan persoalan Pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Mahyudin mengaku cukup setuju dengan pemikiran Sutarmidji. Menurutnya, sebagai provinsi terbesar ketiga di Indonesia, Kalbar tentunya tidak akan mampu menyelesaikan segudang masalah infrastruktur yang ada, terlebih jika hanya mengandalkan “celengan” APBD yang tak seberapa jumlahnya.

“Karena Kalbar ini merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia. Dengan luasnya rentang wilayah itu, saya kira Provinsi Kalbar tidak akan mampu menyelesaikan masalah infrastruktur ribuan kilometer hanya dengan APBD mereka,” kata Mahyudin.

Ia memandang, kebutuhan pemekaran bagi Provinsi Kalbar sudah cukup mendesak. Karena salah satu jalan untuk memperkecil cakupan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat, yakni dengan pemekaran Kalbar menjadi Provinsi Kapuas Raya. 

“Saya kira ini prioritas, karena kemarin juga Papua sudah dimekarkan. Apalagi Kalbar ini daerah perbatasan, kita khawatir daerah perbatasan kita tidak terjaga dan tidak terlayani dengan baik. Saya kira pemerintah pusat harus menindaklanjuti apa yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kalbar,” jelasnya.

Soal prioritas lainnya, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol–sebagaimana yang diusulkan Sutarmidji–DPD turut berharap pemerintah pusat juga dapat seiya-sekata.

“Tadi yang disampaikan Pak Gubernur, yang prioritas itu jalan tol dari pelabuhan laut, itu prioritas. Saya kira pemerintah pusat harus segera mewujudkan itu agar Kalbar segera berdiri jalan tol,” ujarnya.

Lebih jauh, Mahyudin mengungkapkan, bahwa keberadaan jalan tol dapat memberikan multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Kalbar.

“Sekarang (proses pembangunannya) masuk tahap FS (studi kelayakan). Dulu di Kaltim secara FS-nya pas-pasan. Tapi kita harus lihat multiplier efeknya. Pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Saya kira prospeknya pasti bagus. Investor masuk pasti untung. Tinggal hitung-hitungan, berapa porsi investor, berapa porsi daerah, berapa porsi pemerintah pusat,” bebernya.

“Ini prioritas untuk dikerjakan, bagaimana (tol) untuk menunjang arus barang dan jasa, dari pelabuhan internasional untuk masyarakat Kalbar. Saya kira ini akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Kalbar,” timpalnya

Kemudian masalah sertifikat tanah, Mahyudin juga ikut mendesak agar kementerian terkait segera turun tangan, hal itu penting, demi mempercepat laju pertumbuhan dan perekonomian masyarakat Kalbar.

“Banyak masyarakat kita petani banyak belum mempunyai sertifikat tanah. Saya kira Menteri ATR yang baru ini bagus. Banyak proyek yang harus dikerjakan, banyak yang harus diinventarisir di Kalbar, banyak masyarakat kita terutama yang menjadi plasma yang belum punya sertifikat,” katanya.

“Karena kalau mereka tidak punya sertifikat, tidak bisa meminjam uang di bank, sehingga ekonomi akan lamban,” tandasnya. (Jau)