Kinerja APBN Kalbar Semakin Kuat dan Tunjukkan Tren Positif, Cek Datanya..

KalbarOnline, Pontianak – Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan APBN di wilayah Kalimantan Barat, Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat–kembali mengadakan konferensi pers terkait APBN Kalimantan Barat semester I tahun 2022, pada Kamis, 28 Juli 2022.

Konferensi pers dilaksanakan secara hybrid, yakni di Aula Kanwil DJPb Kalimantan Barat dan live di YouTube Kanwil DJPb Kalimantan Barat. 

Penyelenggaraan acara konferensi pers APBN tingkat regional ini juga sebagai wujud pelaksanaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang berperan mengawal APBN dan juga mengawal implementasi kebijakan fiskal di daerah. 

Secara lengkap, berikut keterangan pers yang disampaikan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat;

Perkembangan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan

Pada tahun 2022 ekonomi Kalbar triwulan I-2022 dibanding triwulan I-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,05 persen sementara jika dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 0,36 persen. 

Perekonomian Kalbar triwulan I-2022 (y-on-y) yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 61.302,23 miliar dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp 36.070,05 miliar.  

Pada Juni 2022 inflasi Kalimantan Barat sebesar 0,09 persen (gabungan 3 kota: Pontianak, Singkawang, Sintang). Tingkat inflasi tahun kalender pada Juni 2022 sebesar 3,62 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 4,31 persen. 

Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Kalbar Mei 2022 surplus US $ 133,48 juta, sedangkan secara kumulatif Januari – Mei 2022 juga surplus US $ 871,78 juta.

Dari indikator kesejahteraan, jumlah penduduk miskin di Kalbar pada Maret 2022 mencapai 350 ribu jiwa atau sekitar 6,73 persen dari total penduduk, angka ini turun dibanding dengan Maret 2021 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 367 ribu jiwa, dengan rasio gini Kalbar pada Maret 2022 berada di angka 0,314 turun sebesar 0,001 poin dari periode sebelumnya September 2021 (0,315). 

Sementara tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat pada Februari 2022 sebesar 4,86 persen, turun 0,87 persen dibandingkan dengan Februari 2021. Penduduk bekerja naik sebanyak 191,31 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 14,62 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Februari 2021.

Kinerja APBN Kalimantan Barat

Secara umum, APBN Kalbar sampai dengan Juni mengalami defisit, namun jika melihat tren sejak tahun 2018, defisit di Kalimantan Barat semakin mengecil dan membaik baik dari sisi pagu maupun realisasi yang dihitung dari Januari sampai dengan Desember untuk tahun 2018 sampai dengan 2021 dan Juni 2022.

Sampai dengan semester I 2022, secara nasional APBN Kalbar mengalami surplus, sementara di Kalbar defisit, namun demikian sinyal positif ditunjukkan dari semakin kuatnya APBN Kalbar, yaitu dengan pendapatan yang semakin meningkat dan rasio defisit yang semakin terkendali.  

Apabila dicermati, rasio defisit di Kalbar sejak tahun 2018 hingga 2022 juga terus turun dan tetap terkendali, bahkan sampai dengan Juni 2022 rasio defisit Kalbar berada di angka 45,68%, jauh dibawa rasio defisit APBN Kalbar 2021 yang berada di angka 65,69%.  

Sementara rasio pendapatan terhadap belanja juga semakin meningkat dengan ditunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio pendapatan terhadap belanja APBN Kalbar 2022 mencapai 54,32%, jauh di atas rasio di tahun 2018 sampai dengan 2021 yang berada di rentang 2534%. 

Bila melihat capaian di setiap akhir tahunnya, penerimaan pendapatan di wilayah Kalbar selalu berada di atas 90%, bahkan di masa pandemi (tahun 2020 dan 2021) penerimaan pendapatan di Kalbar berada di atas 100%, yaitu sebesar 108% untuk tahun 2020 dan 126,65% di tahun 2021. 

Sementara untuk realisasi belanja, sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, persentase realisasi belanja di APBN Kalbar selalu berada di atas 95%. Bahkan realisasi belanja di tahun 2020 dan 2021 berada di atas 97%. Pihak kementerian pum berharap realisasi belanja di akhir tahun ini bisa lebih baik dari tahun 2022. 

Kinerja APBN Kalbar (Pendapatan Negara)

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan sampai dengan Juni 2022 di Kalbar terus meningkat hingga tumbuh 74,14% pada tahun 2022.

Pertumbuhan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan penerimaan sampai dengan Juni 2021 yang tumbuh 11,57%. Pertumbuhan pada bulan Juni naik dibandingkan bulan Mei, didukung adanya setoran dari PPS serta setoran PPh Badan atas tahun pajak sebelum 2022 baik hasil pengawasan maupun pemeriksaan.

Penerimaan sampai 30 Juni 2022 per-jenis pajak dapat disampaikan sebagai berikut;

– PPh NonMigas, Rp 2,95 triliun tumbuh 110,53% 

– PPN, Rp 2,42 triliun tumbuh 49,34% 

– PBB, Rp 56,78 miliar, tumbuh 10,28% 

– Pajak lainnya Rp 35,87 miliar, tumbuh negatif 43,77% karena turunnya setoran bea materai dan adanya bunga penagihan pada 2021 yang tidak terulang di 2022 

Selanjutnya, realisasi penerimaan perpajakan dari kepabeanan dan cukai lingkup Provinsi Kalbar sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai Rp 1.157,80 miliar atau 263,05% dari target APBN tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut; 

1. Penerimaan Bea Masuk Rp24,48 miliar (tumbuh 64,06%) didominasi oleh senyawa heterosiklik 
2. Penerimaan Bea Keluar Rp1.114,40 miliar (tumbuh 84,67%) didominasi oleh ekspor minerba, bauksit, CPO dan turunannya 
3. Penerimaan Cukai Rp18,92 miliar (tumbuh negatif 15,82%)

Sedangkan, pada sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi sampai dengan akhir Juni 2022 adalah sebesar Rp 484,63 miliar atau sebesar 59,74% dari total target, disumbang oleh Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp 196,24 miliar dan PNBP lainnya sebesar Rp 288,39 miliar, sementara pendapatan hibah masih belum ada realisasi.

Kinerja APBN Kalbar (Belanja Negara)

Sampai dengan 30 Juni 2022, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) adalah sebesar Rp 3.726,00 miliar atau sekitar 35,68% dari pagu belanja, angka ini mengalami penurunan sebesar 17,98% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya (Juni 2021).  

Realisasi belanja pemerintah tertinggi berasal dari pos Belanja Bantuan Sosial yaitu sebesar 46,69%, disusul Belanja Pegawai sebesar 46,09% dan Belanja Barang 37,58%. Sementara sampai dengan Juni 2022, realisasi Belanja Modal di Kalbar masih berada di angka 17,06%.  

Berdasarkan data dari SIMTRADA, realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Juni 2022 adalah sebesar Rp 9.203,78 miliar atau sekitar   50,14% dari total pagu Rp18.357,38 miliar, angka realisasi ini mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya yaitu sebesar 5,57%. Kenaikan realisasi ini disumbang oleh realisasi yang cukup tinggi pada pos Dana Alokasi Umum (57,68%) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (55,96%). 

Secara khusus, realisasi TKDD untuk Dana BOS adalah sebesar Rp 792,70 miliar atau 34,55% dari alokasi pagu sebesar Rp 2.295,13 Realisasi ini terbagi dalam 3 jenis penyaluran Dana BOS. Realisasi ini terbagi dalam 3 jenis penyaluran Dana BOS, yaitu afirmasi, kinerja, dan regular. 

Dari ketiganya, untuk BOS Afirmasi belum ada penyaluran sementara untuk BOS kinerja telah tersalur sebesar Rp 12,07 miliar untuk 137 sekolah, 42.036 siswa, dan untuk BOS reguler telah tersalur sebesar Rp 780,89 miliar untuk 11.526 sekolah, 1.818.021.563 siswa.

Untuk Dana Desa, sampai dengan akhir periode semester I tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 939,09 miliar dari pagu Rp 1.89 triliun atau sekitar 49,38%. Sementara untuk DAK Fisik, sampai dengan Juni 2022 baru tersalur sebesar Rp 108,37 miliar atau sebesar 6,51% dari total pagu Rp 1.664,02 miliar.

Realisasi Belanja Penangan Covid & Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)

Berdasarkan data PC-PEN per 1 Juli 2022, pada periode Semester I Tahun 2022 telah terealisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk cluster kesehatan sebesar Rp 419,42 miliar untuk 6.329 Pasien di 32 rumah sakit. Sementara untuk cluster perlindungan sosial, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah terealisasi sebesar Rp 137,02 miliar untuk 176.300 KPM, untuk Bansos Sembako sebesar Rp 11 Miliar untuk 54.986 KPM, untuk BLT Minyak Goreng sebesar Rp 98,04 miliar untuk 326.797 KPM, dan untuk BLT Dana Desa telah tersalur sebesar Rp 333,79 miliar pada 1.725 desa untuk 818.918 KPM. 

Sebagai penutup, Imik Eko Putro selaku Kepala Kanwil DJPb Kalbar menyampaikan, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas belanja yang bersumber dari APBN, belanja barang dan belanja modal agar memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga APBN mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan juga terciptanya multiplier effect bagi perekonomian regional. (Jau)