Intip Realisasi 3 Program Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Sejak dilantik secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar pada Rabu 5 September 2018, Sutarmidji dan Ria Norsan mulai menggenjot 3 program utamanya, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Ketiga program tersebut tak lain guna memacu percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Hari ini, per tanggal 6 September, capai-capaian yang menjadi visi-misi keduanya itu pun sebagian besarnya tampak dan telah dirasakan oleh masyarakat Kalbar.

Mulai dari bidang pendidikan. Kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan diakui telah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pendidikan. Mulai dari pembangunan fisik sekolah dan ruang kelas baru, menekan angka anak putus sekolah, membebaskan biaya pendidikan khususnya pada sekolah negeri dan memberikan bantuan bagi sekolah swasta, menanggung biaya pendidikan maksimal Rp 100 ribu rupiah per bulan per siswa, mencukupi ketersediaan guru di sekolah-sekolah yang salah satunya melalui program KKN tematik dan seterusnya. 

“Tidak boleh ada anak Kalbar yang putus sekolah, saya berharap anak-anak Kalbar bisa tamat hingga SMA,” jelas Sutarmidji dalam satu kesempatan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalbar juga akan membangun sebanyak 24 asrama bagi SMA dan 13 asrama bagi SMK di seluruh wilayah Kalbar. Hal itu guna mengatasi permasalahan jarak antara pemukiman penduduk dan sekolah yang cukup jauh.

“Dengan sistem zonasi ini kita petakan di mana yang harus ditambah SMA, SMK dan mana yang harus ditambah ruang kelas, lalu yang harus diubah dari SMK jadi SMA, SMA jadi SMK itu semua perencanaan sudah kita buat sedetail mungkin,” katanya.

Dari sisi kesehatan, Pemprov Kalbar juga terus mengupayakan standar pelayanan dan fasilitas kesehatan yang mumpuni bagi masyarakatnya. Salah satunya dengan melengkapi pembangunan rumah sakit yang cukup representatif, yakni RSUD dr Soedarso.

Sutarmidji menyebutkan, sektor kesehatan bukan hanya sekedar mempersiapkan sarana prasarana yang modern dan memadai, namun juga bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ada. Yakni dimulai dari perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, ketersedian atau kelengkapan dokter-dokter spesialis dan subspesialis dan sebagainya.

Selanjutnya pada bidang infrastruktur. Selain pembangunan fasilitas publik seperti gedung dan jembatan, Pemprov Kalbar juga fokus pada pembangunan jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sutarmidji menyampaikan, bahwa Kalbar saat ini memiliki jalan dengan status jalan provinsi sepanjang 1.534 kilometer. 

Ia mengatakan, saat awal dirinya menjabat sebagai Gubernur Kalbar, dilaporkan terdapat 86 persen jalan dalam kondisi mantap. Namun setelah divalidasi jalan provinsi dengan kondisi mantap hanya 49 persen. Hal tersebut yang memacu pemerintah Provinsi Kalbar untuk terus menambah jalan dengan kondisi mantap.

“Insya Allah pada akhir masa jabatan saya akan mencapai 80 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap. Kita sekarang sudah fokus pada perbaikan jalan,” katanya.

Sutarmidji menyatakan, kendala satu-satunya yang dihadapi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan ialah terbatasnya anggaran yang dimiliki. Karena ditambahkannya, untuk mencapai jalan provinsi dalam kondisi mantap di seluruh Kalbar, dibutuhkan anggaran hingga Rp 8 triliun.

“Ini yang kita tidak mampu, kemampuan kita setahun untuk menyediakan anggaran di sektor perbaikan jalan paling banyak Rp 500 hingga Rp 600 miliar. Sedangkan yang diperlukan sebanyak Rp 7 hingga Rp 8 triliun,” katanya.

Dia mencontohkan, seperti jalan provinsi yang berada Kabupaten Ketapang. Butuh biaya sekitar Rp 2 hingga Rp 3 triliun untuk membuat seluruh jalan itu dalam kondisi mantap. Sedangkan kemampuan APBD Kalbar hanya Rp 5,8 triliun rupiah. Sehingga tidak memungkinkan untuk membuat seluruh jalan dalam kondisi mantap.

“Saya yakin dengan kondisi bisa 80 persen mantap itu sudah bisa sangat memadai dengan catatan perkebunan-perkebunan itu memiliki kewajiban jalan yang mereka lewati. Contoh misalnya jalan tanah harusnya dibuat fungsional,” katanya. (Jau)