Setelah 40 Tahun, Baru Pertama Kali Ada Gubernur Datangi Yayasan BPK Sambas

KalbarOnline, Sambas – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji tiba di Kabupaten Sambas untuk melaksanakan kunjungan kerja (kunker), Jumat (23/09/2022) sore. 

Agenda pertama yang dijalani dalam kunker tersebut adalah menyerahkan bantuan sosial (bansos) paket bahan pangan dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi. 

Ada dua lokasi yang dihadiri gubernur, pertama yakni Desa Saing Rambi dan Desa Lumbang, Kecamatan Sambas. Kemudian yang kedua di Yayasan Badan Pemadam Kebakaran (BPK) Sambas, Kecamatan Sambas.

Gubernur bersama sekda dan beberapa kepala perangkat daerah disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Sambas Satono-Fahrur Rofi. Sementara di Yayasan BPK Sambas, Sutarmidji disambut Ketua Yayasan, Yakob Pujana. 

Yakob menyampaikan, pihaknya sangat terharu karena setelah 40 tahun keberadaan Yayasan BPK Sambas, baru kali ini didatangi langsung oleh gubernur. Belum pernah ada gubernur yang hadir ke yayasan tersebut. 

“Ini menjadi sejarah, Pak Gubernur hadir langsung. Kali ini menyerahkan bantuan bahan pangan untuk warga di sini, sangat luar biasa,” ucapnya. 

Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan, kunkernya di Kabupaten Sambas akan berlangsung sampai Senin (26/09/2022) depan. Ada berbagai agenda kegiatan yang bakal dijalani, salah satunya adalah penyerahan bansos paket bahan pangan. 

Ia menerangkan, khusus untuk Sambas, ada sekitar enam titik lokasi yang akan mendapat bansos dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi itu. Midji, sapaan karibnya menargetkan dari enam lokasi itu setidaknya ada dua ribu paket bahan pangan bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Adapun isi paket bahan pangan yang diserahkan itu mulai dari beras, minyak goreng, gula dan mie instan. 

“Ini sesuai arahan Bapak Presiden dalam rangka pengalihan subsidi BBM, kita harus kendalikan inflasi. Inflasi itu ketika harga naik dan daya beli menurun. Tapi kalau beras, Sambas Alhamdulillah gudangnya, karena dari 100 persen, 74 inflasi itu disumbangkan dari beras,” ungkapnya. 

Maka lanjut dia, ketika daerah bisa mengendalikan harga beras, tentu akan bisa mengendalikan angka inflasi pula. Dan untuk se-Kalbar, Midji mengatakan akan ada sebanyak 20-25 ribu paket bahan pangan yang bakal dibagikan Pemerintah Provinsi (pemprov) Kalbar.

Sementara itu, Bupati Sambas, Satono merasa bersyukur Kabupaten Sambas sebagai daerah lumbung padi, sehingga beras tidak menjadi komoditi penyumbang inflasi. Bahkan untuk se-Kalbar, Sambas disebutkan dia mampu menyumbang seperempat atau 25 persen kebutuhan beras.

Sehingga ia sangat bersyukur warga Kabupaten Sambas banyak yang menjadi petani. Hal itu tentu harus menjadi suatu kebanggaan, sebab saat ini dunia sedang kekurangan pangan. Ia pun mengajak para petani di daerahnya terus bersemangat dan mampu memproduksi bahan pangan secara maksimal. 

“Terima kasih Pak Gubernur, Pak Sekda dan jajaran yang telah memberikan atensi, memberi bantuan bahan pangan di Desa Saing Rambi dan Lumbang ini,” pungkasnya. 

Seperti diketahui, inflasi saat ini memang menjadi perhatian semua pihak mulai dari presiden, gubernur hingga bupati dan wali kota se-Indonesia. Dimana untuk pengendaliannya telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. 

Dalam aturan tersebut dipersyaratkan bahwa setiap pemprov maupun kabupaten/kota wajib menganggarkan 2 persen dari sisa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pengendalian inflasi. Khusus untuk Kalbar sendiri, anggarannya mencapai sekitar Rp 11 miliar. 

Sesuai kebijakan gubernur, bahwa 60 persen dari dana tersebut digunakan untuk bansos berupa pemberian paket bahan pangan kepada masyarakat rentan dan 40 persen untuk operasi pasar. 

Setelah dibagi dari Rp 11 miliar tersebut, artinya ada sekitar Rp 7 miliar yang bisa digunakan untuk bansos berupa paket bahan pangan kepada masyarakat rentan. Kemudian sekitar Rp4,6 miliar digunakan untuk gelar pangan murah dan operasi pasar. (Jau)