Sutarmidji Dorong Peran Aktif Forum DAS Rumuskan Perbaikan Daerah Aliran Sungai Kapuas

KalbarOnline, Pontianak – Ditandai dengan pemukulan gong, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji membuka secara resmi Pertemuan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalbar, di Ballroom Hotel Golden Tulip, Kota Pontianak, Selasa (08/11/2022).

Pertemuan yang mengangkat tema “Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan DAS” ini bertujuan untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi bersama para stakeholder untuk menggaungkan kepada kab/kota untuk peduli akan kondisi DAS Kapuas, ditambah banyaknya bencana dari dampak hidrometeorologi belakangan ini, sehingga perlu dilakukan penanganan yang optimal.

Mengawali pidatonya, Gubernur Sutarmidji menyambut baik kegiatan ini dan berharap hasil dari pertemuan ini dapat tersampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk menjaga DAS Kapuas.

“Termasuk pelaku-pelaku yang menyebabkan kerusakan DAS. Dan tidak lupa mengajak masyarakat untuk menjaga DAS kita. Kita harus tegas dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup,” ungkap Sutarmidji.

Orang nomor satu di Kalbar ini menilai, bahwa permasalahan yang terjadi di DAS Kapuas memang cukup kompleks, mulai dari pendangkalan hingga kecepatan arus air yang masuk kategori lambat karena kemiringan DAS Kapuas yang tergolong landai.

“Belum lagi masalah PETI. Saya sudah beberapa kali, mengajukan perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Kementerian. Kementerian mendorong orang membuat izin pertambangan rakyat, tapi tidak ada tindak lanjut yang jelas setelahnya,” kata dia.

Menurut Sutarmidji, ketiadaan izin WPR malah menimbulkan aktivitas PETI yang semakin merajalela. Terlebih untuk DAS Kapuas yang 5 tahun ini tidak ada pengerukan.

“Total aliran sungainya 1.134 Km. Kemiringannya hanya 18 – 38 meter, sangat landai. Banjir bandang memang jarang terjadi, tapi ketika banjir karena hujan, air menjadi lambat turun. Karena arus tidak kuat, hal ini mempercepat sedimentasi, dan membuat pendangkalan. Hal ini harus diperhitungkan,” jelas mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu.

Gubernur Kalbar juga menyayangkan, dimana izin perkebunan di wilayah Kalbar yang cukup luas, namun banyak yang terbengkalai.

“Di Kalbar 3,2 juta konsesi lahan kita untuk sawit, tapi yang ditanam 2 juta. 1,2 jutanya masih menganggur. Coba aturannya tegas, 6 bulan tak ditanam, sudah cabut saja izinnya,” sarannya.

Sutarmidji mengatakan, bahkan dari izin tersebut, terdapat 1 perusahaan yang menguasai 1,4 juta hektar lahan. Namun yang baru ditanam hanya 600 ribu hektar, sedangkan 800 ribu-nya menunggu investor.

“Tempo hari BPKP juga telah mengaudit perkebunan sawit. Kalau tidak tegas, rusaklah DAS kita. Hukum alamnya begitu, jangan ditabrak,” terangnya di hadapan para hadirin.

Mengakhiri sambutannya, gubernur pun berharap agar pertemuan kali ini menghasilkan rumusan-rumusan yang benar-benar bermanfaat bagi pengelolaan DAS Kapuas di wilayah Kalbar, mengingat saat ini 70 persennya sudah rusak.

“70 persen DAS Kapuas sudah rusak. Saya berharap banyak dari Forum DAS ini, bagaimana perbaikan-perbaikan DAS Kapuas ke depan karena dengan IKN kita satu pulau, kedepannya harus bisa menjaga citra negara,” katanya.

“Ini bisa jadi masalah. Penting juga untuk dilakukan percepatan peningkatan SDM. Jangan sampai SDA Kalbar ini habis, masyarakat miskin karena SDM tidak mumpuni,” tutup Sutarmidji.

Sebagai informasi, kegiatan ini menitikberatkan kepada pembentukan struktur Forum DAS di kab/kota agar mampu mengimplementasikan program dengan maksimal.

Kegiatan yang dilakukan secara hibrid ini juga dihadiri secara online dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Terlihat hadir pula diantaranya Ketua Forum DAS Nasional, Piter, Ketua Forum DAS Provinsi Kalbar, Gusti Hardiansyah, Direktur Perencanaan Pengawasan dan Pengelolaan DAS Direktorat Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan Kemen LHK RI, Wakil Bupati Melawi, Kluisen, Kepala Dinas LHK Provinsi Kalbar, Adi Yani dan para pegiat kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Barat. (Jau)