Edi Minta Lurah dan Camat Lapor Jika Temukan Penimbunan Sembako di Wilayahnya

KalbarOnline, Pontianak – Pengendalian inflasi di Kota Pontianak terbilang sukses setelah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak menyandang predikat “Terbaik” se-Indonesia untuk Wilayah Kalimantan 2021 pada TPID Awards 2022 dan mendapat reward berupa dana insentif daerah sebesar Rp 10,46 miliar dari pemerintah pusat.

Keberhasilan itu juga menuai pujian dari Presiden RI, Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto baru-baru ini.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan persoalan penanganan inflasi sangat penting bagi tata kehidupan bangsa. Sebab inflasi akibat kenaikan harga pangan atau kelangkaan bahan kebutuhan pokok di pasar bisa menyebabkan terjadinya keresahan dari masyarakat.

Hal yang perlu dijaga, kata dia, adalah ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang mencakup kebutuhan pokok utama dan kebutuhan pokok penunjang. Meski penentuan harga bukan semata karena ulah pedagang karena mereka menyesuaikan harga dari agen atau distributor, namun hal yang tidak boleh dilakukan adalah penimbunan terhadap bahan kebutuhan pokok.

Disampaikan Edi, penimbunan yang dilakukan bertujuan mengambil keuntungan dengan menimbun bahan pokok dan menjualnya ketika harga melambung tinggi bisa berakibat pada lonjakan harga. Untuk mencegah hal itu tidak terjadi, memamg dibutuhkan koordinasi dan tindakan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk menindak tegas siapa pun yang melakukan upaya penimbunan.

“Kalau ada gudang-gudang atau rumah warga yang dicurigai melakukan penimbunan bahan pokok atau sembako, saya minta aparatur camat dan lurah segera melaporkannya,” jelas Edi saat membuka kegiatan penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Pontianak dalam upaya pengendalian inflasi di Aula Abdul Muis Amin, Bappeda Kota Pontianak, Kamis (01/12/2022).

“Kalau saat stok yang masuk lebih banyak dibandingkan yang dijual di pasaran, itu patut dicurigai sebagai tindakan penimbunan,” tegasnya menambahkan.

Menurutnya, sebagaimana diketahui terjadinya inflasi disebabkan oleh banyak faktor. Satu diantaranya dampak krisis global akibat perang antara Rusia-Ukraina yang menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi. Kemudian, faktor cuaca menjadi penyebab terjadinya inflasi karena gagal panen, termasuk distribusi bahan kebutuhan pokok yang menggunakan transportasi kapal laut menjadi terhambat akibat faktor cuaca gelombang laut yang tinggi. Sehingga suplai bahan pokok berkurang akibat keterlambatan pengiriman.

“Dengan kondisi suplai dan demand terganggu menyebabkan kenaikan harga pada bahan pokok itu sehingga terjadilah inflasi,” imbuhnya.

Sungguhpun demikian, Edi menambahkan, kondisi harga sejumlah komoditas pokok di Pontianak mendapat apresiasi langsung dari Presiden Jokowi. Pasalnya, saat kunjungan RI 1 di Pasar Kemuning Pontianak kemarin, diketahui harga komoditas tersebut rerata di bawah harga pasaran secara nasional. Misalnya komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan lainnya.

“Beliau bertanya kepada saya soal inflasi, saya katakan inflasi di Pontianak terkendali. Bulan ini kita hanya mengalami sedikit kenaikan yang tidak begitu signifikan yakni 0,07 persen. Masih bisa kita kendalikan di bawa rerata nasional,” ungkapnya.

Ia meminta jajaran TPID Kota Pontianak untuk terus berkoordinasi, tidak mesti dalam situasi formal, tetapi bisa memanfaatkan media sosial semisal grup Whatsapp (WA). Grup WA tersebut berisikan unsur-unsur yang terlibat dalam TPID, termasuk Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) maupun akademisi dan sebagainya yang berkaitan dengan urusan pengendalian inflasi.

“Lewat media komunikasi tersebut, kita bisa sama-sama langsung berkoordinasi sekaligus mencarikan solusinya terutama dalam pengendalian inflasi di Pontianak,” pungkas Edi. (Jau)