Pemprov Kalbar Sabet 2 Penghargaan Sekaligus dari Menpan RB

KalbarOnline, Pontianak – Pemprov Kalbar berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus atas prestasi yang diraih pada  Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 dengan penilaian “BB” dan Reformasi Birokrasi dengan penilaian “B” serta berhasil meraih penghargaan pada Outstanding Achievement of Public Service innovation 2022.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekda Provinsi Kalbar, Harisson dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) RI, Abdullah Azwar Anas dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang berlangsung di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, Selasa (06/12/2022).

Abdullah Azwar dalam kesempatan itu mengungkapkan, birokrasi sejatinya merupakan mesin penggerak pelayanan publik, dan reformasi birokrasi merupakan kunci untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  2010-2025 dalam rangka mewujudkan pelayanan publik prima dan pemerintahan berkelas dunia.

Lebih lanjut disampaikannya, bahwa pelayanan publik merupakan muara dari visi reformasi birokrasi yang dilaksanakan di berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bukti kehadiran negara.

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan nasional sesuai dengan arahan presiden, kata dia, maka harus dilakukan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), penetapan zona integritas menuju zona integritas WBK dan WBBM, peningkatan Indeks pelayanan publik, sarpras rumah kelompok rentan serta inovasi berbagai aspek pelayanan publik yang merupakan bagian dari good governance.

Pada kesempatan tersebut Menpan RB turut mengungkapkan, bahwasanya birokrasi kedepan harus lebih efektif dan efisien dan memiliki dampak yang konkrit kepada masyarakat.

“Kami yakin, kolaborasi kita semua bisa tercapai. Pesan Pak Presiden, birokrasi harus berdampak, dirasakan langsung oleh masyarakat. Reformasi birokrasi bukan hanya tumpukan kertas belaka, reformasi birokrasi haruslah lincah dan cepat,” ungkap Abdullah Azwar.

Dirinya menambahkan, bahwasanya reformasi birokrasi selama ini terlampau luas cakupannya. Kedepannya dalam rangka mempercepat dampak, Menpan RB akan meramu reformasi birokrasi tematik, yang menjadi salah satu indikator hari ini dan kedepan agar lebih fleksibel dan kontemporer (menyesuaikan kondisi terkini).

“Yang pertama pengentasan kemiskinan. Jika benar, akan terukur dampaknya. Dan harus sejalan dengan program yang diinginkan presiden. Kedua, adalah reformasi birokrasi investasi. Permudah layanan yang baik pada investasi, maka akan mendorong tingginya investasi di daerah,” katanya.

“Ketiga, digitalisasi administrasi pemerintahan. Ini menjadi konsen bersama. Jika digitalisasi jalan, maka akan cepat, transparan dan pasti akan murah,” jelasnya menambahkan.

Kedepannya, Menpan RB juga akan memprioritaskan arahan aktual presiden, yakni terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan penilaian terhadap penilaian pengendalian inflasi di daerah.

“Jadi kita prioritaskan belanja daerah menggunakan e-katalog, kedepannya akan ada penilaiannya. Kemudian kami juga akan melakukan penilaian RB tematik pada aspek pengendalian inflasi. Oleh karenanya penajaman RB melalui isu – isu aktual ini penting, karena RB existing yang lama sangat luas”, jelas Mantan Kepala LKPP ini.

Untuk diketahui, Pemprov Kalbar juga meraih penghargaan terkait inovasi. Adapun inovasi tersebut yakni, “Bang Elis Hadir Kampung Kami Jadi Terang”, singkatan dari Pembakit Energi Listrik Tenaga Matahari di Daerah Pedalaman Kalbar, satu diantara dua inovasi KIPP yang menggunakan energi terbarukan, di mana memanfaatkan tenaga surya matahari untuk dimanfaatkan bidang listrik bagi daerah pedalaman Provinsi Kalbar.

Adapun manfaat yang dirasakan masyarakat yaitu meningkatkan roda ekonomi masyarakat setempat dan membuka keterisolasiannya informasi kepada masyarakat di pedalaman serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan.

Sebagai informasi, pada tahun 2016 silam sebanyak 729 desa belum teraliri listrik, namun sejak tahun 2021 mengalami pengurangan desa yang gelap gulita atau dengan kata lainnya 420 desa sudah teraliri listrik dengan memanfaatkan tenaga matahari. 

Sedangkan untuk saat ini, total kapasitas pembangkit dari inovasi “Bang Elis Hadir, Kampung Kami Jadi Terang” menampung listrik secara komunal dari 2013 hingga 2021 sebesar 1.742 Kwp. (Jau)