Pokja Rumah Demokrasi Gelar Dialog Publik Peran Relawan Wujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat

KalbarOnline, Pontianak – Pokja Rumah Demokrasi menyelenggarakan dialog publik dengan tema “Peran Relawan Dalam Mewujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat”, pada Senin (19/12/2022), di Hotel Mercure Pontianak.

Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit menyampaikan, berkaca dari dua pemilu terakhir yaitu tahun 2014 dan 2019, gerakan relawan sangat masif dan diperhitungkan kehadirannya untuk memenangkan kontestasi Pemilu. Hal ini juga ditunjukan pada perhelatan pemilu tahun 2024 mendatang.

“Gerakan relawan menguat dan terus berkembang seakan menjadi antithesis parpol dalam menyodorkan calon pemimpin dari tokoh publik potensial,” jelas Zainudin Kismit.

Gerakan relawan ini menumbuhkan semangat demokrasi rakyat, di mana calon pemimpin lahir tidak lagi dari parpol melainkan dari dorongan masyarakat yang tergabung dalam relawan-relawan tokoh publik, fenomena sporadis relawan ini juga telah menumbuhkan persentase pemilih sejak pemilu 2014 hingga pemilu tahun 2019 lalu.

Menurut Zainudin, semakin banyaknya gerakan relawan tentu harus diakomodir dan menjadi perhatian bersama dalam hal politik yang mengedepankan gagasan tanpa adanya politisasi sara, dan informasi hoaks.

“Tentu harapannya dari gerakan-gerakan relawan ini mampu memberikan dampak positif terhadap perpolitikan kita baik dari sisi regenerasi kepemimpinan, dan partisipasi pemilih, sehingga relawan mampu menjadi antithesis dari cara politik yang menerabas dan transaksional menjadi ke transaksi gagasan dan program kepemimpinan,” jelasnya.

Pengamat politik Kalbar dan Akademisi FISIP Untan, Haunan Fahrie Rohilie menjelaskan fenomena relawan untuk pemilu 2024 mendatang, di mana ketokohan menjadi nilai jual dalam kontestasi.

Relawan dalam kerangka branding politik adalah berbicara tentang persepsi, relawan harus melihat DNA dari kandidat, misal DNA nya merakyat, jadi para relawan harus bekerja sesuai DNA kandidat tersebut.

Menurutnya, branding harus dilakukan oleh kandidat tersebut agar tidak keduluan dengan orang lain yang membranding, terlebih dengan catatan yang buruk. Relawan di Indonesia hanya fokus pada agenda seremonial dengan agenda deklarasi di setiap daerah namun belum menyentuh kebutuhan dan persoalan di masyarakat.

“Hampir semua relawan tidak menunjukan eksistensinya pada dunia digital (utamanya media sosial), padahal data milenial di Kalbar sebesar 34,45% dan tingkat penetrasi dan kontribusi internet jika berdasarkan pulau maka di Kalimantan sebesar 79,09%,” jelasnya.

Komisioner KPU Kalbar, Lomon mengatakan, kesuksesan penyelenggara pemilu ditentukan oleh semua pihak. Dari sisi pemerintah dan pemda dengan mendukung penyelenggaraan pemilu dengan memberikan bantuan dan fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kemudian peserta pemilu dapat berkompetisi dengan jujur dan adil serta turut memberikan literasi demokrasi untuk menghindari politik transaksional, bebas politik uang, bebas hoaks, dan tidak melakukan politisasi isu SARA,” imbaunya.

“Pemilih tentu harus menjadi pemilih cerdas, mandiri, dan rasional,misalkan dengan terus memperbarui informasi kepemiluan dan memilah informasi dengan bijak,” tambahnya.

Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menyampaikan, Bawaslu telah melakukan pemetaan kerawanan pemilu. Pemetaan tersebut tidak semata terkait keamanan, tetapi untuk menciptakan integritas pemilu yang sesuai asas pemilu.

“Bawaslu RI telah melakukan launching terkait indeks kerawanan pemilu, dan Kalbar sendiri masuk dalam kategori rawan rendah dengan skor 12,69 %, konstruksi IKP berdasarkan dari konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi,dan partisipasi,” katanya.

Dijelaskannya untuk tingkat provinsi pengaruh kerawanan IKP terletak pada dimensi kontestasi dengan skor 37,91 dan dimensi partisipasi dengan skor 11,27, sedangkan untuk kabupaten /kota pada dimensi penyelenggaraan pemilu dengan skor 52,27 di kabupaten Ketapang, dan 52,78 di kabupaten Sekadau.

“Yang menjadi isu strategis dalam pengawasan pemilu adalah netralitas penyelenggara, pelaksanaan tahapan di provinsi baru, potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial, dan pemenuhan hak memilih dan dipilih. Sehingga Kehadiran relawan saat ini menjadi culture baru di Kalbar untuk membantu pendidikan politik ini sendiri,” tutupnya. (Jau)