Hadiri Rakornas Kepala Daerah, Gubernur Kalbar: Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Lakukan Digitalisasi di Semua Aspek Pelayanan

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

Agenda nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) itu membahas berbagai hal termasuk soal ancaman resesi ekonomi.

“Intinya presiden mengingatkan agar tahun 2023 harus hati-hati dan kerja keras, karena dunia dibayangi resesi ekonomi, setidaknya sepertiga kawasan dan itu setara dengan 70 negara (di dunia) terancam,” ungkap Sutarmidji saat dihubungi, Selasa siang.

Untuk itu, Midji–sapaan karibnya mengatakan, pihaknya akan terus memacu pertumbuhan ekonomi dan melakukan digitalisasi dalam semua aspek pelayanan. Termasuk menjaga angka inflasi dengan cara mengikuti perkembangan harga di pasar serta memastikan semua stok bahan pangan tersedia.

“Jika ada komoditi yang mulai merangkak naik, cepat lakukan intervensi, seperti subsidi angkutan dan operasi pasar,” ujarnya.

Para kepala daerah se-Indonesia hadir dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Selain itu lanjut dia, presiden juga sempat menyinggung soal angka stunting yang masih tinggi. Serta perlunya upaya-upaya konkret dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem di tanah air.

“Pertemuan (Rakornas) juga diisi pemateri para menteri, diantaranya Menteri ATR/BPN yang mengingatkan daerah untuk segera menyelesaikan Perda (Peraturan Daerah) Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan Perda tentang Penggunaan Bangunan Gedung,” jelasnya.

Tak hanya itu, presiden menurutnya juga berharap agar pemerintah kabupaten/kota mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendaftaran hak atas tanah pertama. 

Kebijakan itu dinilai penting bagi daerah, untuk percepatan desa, kecamatan, kabupaten/kota serta provinsi lengkap peta bidang tanah.

“Sehingga mafia tanah tak ada lagi dan kita akan mudah cek kepemilikan tanah. Selain itu, masih banyak materi yang disampaikan oleh para menteri,” tutupnya. (Jau)

adminkalbaronline

Share
Published by
adminkalbaronline

Recent Posts

Tayang Hari Ini di Bioskop, Berikut Sinopsis Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu

KalbarOnline - Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis, 21…

11 hours ago

Pergoki Rumah Berantakan dan Kotor, Nana Mirdad Trauma Punya ART

KalbarOnline - Baru-baru ini, Nana Mirdad curhat lewat akun Instagram pribadinya soal pengalaman tidak menyenangkan…

12 hours ago

Pj Gubernur Harisson Minta Rumah Sakit Daerah di Kalbar Berikan Layanan Prima Bagi Masyarakat

KalbarOnline, Pontianak - Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan peralatan medis di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi…

13 hours ago

Mentan Andi Amran Sulaiman Dorong Kalbar Jadi Lumbung Pangan Nasional

KalbarOnline, Sambas - Dalam rangka optimalisasi lahan (oplah) pertanian di Kalimantan Barat, Menteri Pertanian RI,…

13 hours ago

Anggota DPRD Ketapang Rion Sardi Serap Aspirasi Masyarakat di Tepian Sungai Pawan

KalbarOnline, Ketapang - Anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Fraksi Partai Demokrat, Rion Sardi melakukan reses…

13 hours ago

Tangani Ruas Jalan Pelang – Sungai Kepuluk, Dinas PUPR Ketapang Bakal Siagakan TRC

KalbarOnline, Ketapang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bakal membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani…

13 hours ago