Soal Tudingan Monopoli Surat Rekomendasi, Ketum PABI Kalbar Angkat Bicara

KalbarOnline, Pontianak – Ketua Umum Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI) Cabang Kalimantan Barat, Eko, angkat bicara terkait tudingan adanya oknum perhimpunan dokter spesialis di Kalbar yang menghambat masuknya dokter-dokter spesialis dan subspesialis dari luar untuk bekerja pada rumah-rumah sakit di Kalbar.

Di mana hambatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, salah satunya dengan mempersulit izin atau surat rekomendasi bagi dokter-dokter luar yang ingin bekerja pada rumah sakit di Provinsi Kalbar.

“Kalau terkait rekomendasi itu menurut saya harus dikaji dari per bidang,” kata Eko, Selasa (17/01/2023).

Ia menuturkan sebuah pengalaman, di mana PABI pernah mendapatkan satu kasus adanya suami istri ahli bedah yang ingin masuk ke Kota Pontianak. Namun setelah dilakukan pemetaan kembali, ternyata sudah ada 30 hingga 35 persen ahli bedah berada di Kota Pontianak.

“Sehingga dengan dasar itu kami menolak kedua ahli bedah suami istri tersebut untuk masuk ke Kota Pontianak,” kata Eko.

Dengan demikian, PABI lanjut Eko, menolak penugasan suami istri ahli bedah itu berdasarkan pemetaan tenaga medis yang ada, bukan karena faktor lainnya. Dan lagi, sambung Eko, setelah ditolak di Kota Pontianak dengan alasan karena sudah cukup, PABI juga telah berusaha mencarikan rumah sakit di kabupaten atau kota lainnya yang membutuhkan ahli bedah.

“Kami juga mencarikan solusi dengan menghubungi kabupaten kota yang belum memiliki dan distribusi dokter ahli bedah yang lengkap. Kami juga menghubungi ketua IDI, kepala rumah sakit dan lainnya, akan tetapi ternyata dari daerah tersebut menyetujui, lalu dokter (suami istri) tersebut yang ingin di Kota Pontianak, setelah mengetahui tempatnya (lokasi rumah sakit di daerah), dia tidak ingin masuk ke Kalbar,” papar Eko.

Ia menjelaskan, bahwa pembagian tugas dan pemetaan yang dilakukan oleh PABI bertujuan agar tidak terjadi penumpukan tenaga ahli di Kota pontianak atau wilayah-wilayah tertentu saja.

“Kami malah dengan kepemilikan pemetaan organisasi ahli bedah kami melihat demografi Kalbar kami membuat empat koordinator wilayah. Sehingga akan membuat distribusi jelas,” katanya.

“Harapan kami, dengan data itu, program dari Kemenkes tenaga spesialis kami punya pemetaan yang jelas. Misalnya tempat A kita kurang, tempat ini tidak recomended karena sudah banyak,” tambahnya.

Sejauh ini, diakui Eko, PABI memiliki pemetaan yang cukup jelas terkait distribusi tenaga-tenaga ahli atau dokter-dokter spesialis tersebut.

“Untuk organisasi lain perlu dikaji lebih lanjut karena masalahnya berbeda-beda. Kalau dokter bedah di Kalbar sebenarnya sudah cukup, bahkan pada beberapa tempat seperti Serukam mendapatkan tambahan,” katanya.

Dirinya pun meluruskan, jika PABI sangat terbuka bagi tenaga-tenaga medis yang ingin berkiprah di Provinsi Kalbar. Hanya saja, Kalbar tidaklah melulu Kota Pontianak, namun ada kabupaten dan kota lain yang juga sangat membutuhkan, misalnya di wilayah-wilayah pedalaman dan sebagainya.

“Para dokter bedah disini juga sangat terbuka untuk menerima dokter bedah lain. Ada satu tempat yang ada dokter bedah pun masih menerima. Dokter bedah tidak ada masalah. Termasuk di Soedarso, namun yang perlu diperhatikan yakni regenerasi dokter, namun itu bukan hanya di Soedarso tetapi juga di tempat lain,” jelas Eko yang juga menjabat selaku Wadir Pelayanan RSUD dr. Soedarso itu.

Sedikit tentang keorganisasian PABI Cabang Kalbar, Eko menerangkan, bahwa PABI Kalbar saat ini telah memiliki sekitar 52 anggota ahli bedah se-Provinsi Kalbar. PABI Cabang Kalbar ini pun merupakan perpanjangan tangan dari PABI Pusat.

“Kami berdasarkan tata kelola organisasi yang telah disetujui dan disahkan setiap muna akan melakukan pergerakan untuk sistem organisasi tersebut, salah satunya tujuannya untuk pemerataan distribusi dari ahli bedah khususnya yang ada di Kalbar,” pungkas Eko. (Jau)