Penanganan Karhutla 2023, Kalbar Masuk Provinsi Prioritas

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023 secara hybrid dari ruang Data Analytics Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (20/01/2023).

Kehadiran Gubernur Kalbar turut didampingi oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Kalbar, Alfian Salam, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Amung Hidayat.

Rakorsus tersebut sedianya dilaksanakan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK, Jakarta. Rakorsus ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Republik Indonesia (Menko Polhukam RI), Muhammad Mahfud MD.

Mengawali arahannya, Menko Mahfud menyampaikan, terjadi penurunan sebesar 42,9% terhadap kasus karhutla di sejumlah daerah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya, ia pun mengapresiasi kinerja seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan karhutla di berbagai wilayah pada tahun 2022 tersebut.

Ia lalu menjelaskan, berdasarkan prediksi yang dilakukan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), bahwa musim kemarau di tahun 2023 akan lebih kering jika dibandingkan dengan tahun 2022, sehingga memungkinkan terjadi El Nino yang bisa meningkatkan kasus karhutla seperti yang terjadi di tahun 2019.

Berdasarkan data tersebut, Menko Polhukam meminta seluruh daerah untuk siap siaga dan meningkatkan usahanya untuk melakukan penanggulangan karhutla.

“Selanjutnya, saya meminta jajaran TNI-Polri, pemda, para stakeholder, dan masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan serta saling bahu-membahu dalam upaya penanggulangan Karhutla,” pesan Mahfud.

Usai arahan Menko Polhukam, acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan persiapan penanggulangan karhutla dari kementerian/lembaga terkait serta kepala daerah yang wilayahnya rawan dan menjadi prioritas penanganan karhutla, seperti Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Suryanbodo Asmoro yang hadir mewakili Provinsi Kalimantan Barat kala itu menjelaskan beberapa poin usaha preventif yang telah dilakukan dalam penanggulangan karhutla.

“Salah satu upaya yaitu melalui penegakan hukum yang dilakukan dari tahun 2019 – 2022. Kami menerima 224 laporan dengan jumlah tersangka sebanyak 226 orang dan penyelesaian perkara sebanyak 209,” tuturnya.

“Kemudian upaya lain yakni adanya MoU atau kerja sama untuk gakkumdu antara Kapolda Kalbar dengan Kajati Kalbar,” tambah Kapolda Kalbar.

Menutup laporan, Irjen Pol Suryanbodo Asmoro mengatakan, percepatan kemajuan dan kemandirian desa dengan program Desa Mandiri diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan perekonomiannya, sehingga  tidak melakukan pembakaran lahan.

Sebelumnya, rakorsus ini turut diikuti oleh jajaran kementerian terkait, wakapolri, perwakilan Panglima TNI, BRIN, BNPB, BMKG, para gubernur, bupati dan wali Kota se-Indonesia. (Jau)