Tahun Terakhir Masa Jabatan, Midji-Norsan Rampungkan Seluruh Aspirasi Masyarakat Kalbar

KalbarOnline, Pontianak– Hari ini, tanggal 28 Januari 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) kembali merayakan Hari Ulang Tahun (HUT). Di usia pemprov yang genap 66 tahun ini, sekaligus menjadi tahun terakhir bagi pasangan Sutarmidji-Ria Norsan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.

Hampir lima tahun memimpin Kalbar, Gubernur Sutarmidji merasa arah pembangunan selama ini sudah sesuai dengan trayeknya. Ia pun memastikan target-target yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar 2018 – 2023 bisa tercapai sesuai harapan.

“Tahun ini Pemprov Kalbar berusia 66 tahun, ini tahun terakhir saya menjabat sebagai gubernur bersama Pak Ria Norsan,” ungkap Midji–sapaan karibnya.

Dirinya optimis, bahwa dalam tahun terakhir masa jabatannya bersama Ria Norsan, segala janji dan aspirasi yang dititipkan masyarakat Kalbar bakal terwujud.

Midji pun lantas membeberkan perkembangan pembangunan di sektor-sektor yang menjadi fokusnya selama ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan provinsi di kabupaten dan kota.

Seperti yang diketahui, total panjang jalan provinsi di Kalbar mencapai 1.534 kilometer. Ketika menjadi gubernur di tahun 2018, Midji mengatakan kalau capaian jalan provinsi dalam kondisi mantap hanya sekitar 49 persen. Sementara hingga akhir masa jabatannya nanti, ia menargetkan jalan provinsi dalam kondisi mantap itu bisa mencapai sekitar 80 persen.

“Artinya dalam lima tahun menjabat bisa menjadikan jalan provinsi dalam kondisi mantap 30 persen atau kurang lebih 400 kilometer. Masih ada lagi sekitar 300 kilometer jalan yang masih tidak layak, seperti tanah, dan lainnya. Jadi kalau di medsos begini begitu (jalan rusak), ya memang masih ada 300 kilometer (belum semua tuntas),” terangnya.

Sutarman menilai, target 80 persen kondisi mantap tersebut dirasa sudah cukup maksimal, jika ditakar dengan kondisi anggaran pemprov yang cukup terbatas. Di mana, kata Sutarmidji, anggaran yang relatif kecil tersebut pun harus dibagi-bagi untuk fokus pembangunan lainnya, seperti pembenahan infrastruktur pelayanan pemerintah, pendidikan, kesehatan dan seterusnya.

“Untuk beasiswa saja setiap tahun kami gelontorkan hampir Rp 170 miliar agar pendidikan di sekolah negeri gratis. Untuk pendidikan anggaran APBD di atas 25 persen. Sehingga belanja infrastruktur lumayan lebih baik bisa 29 persen. Itu sudah bagus, idealnya 40 persen tapi kalau dilihat dari struktur yang lain sudah 40 persen,” paparnya.

Maka dari itu, pembangunan jalan yang ada mesti dilakukan secara bertahap. Skala prioritasnya pun adalah jalan-jalan yang bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi kawasan, sekurang-kurangnya dapat membuka keterisoliran, sehingga terhindar dari sulitnya distribusi kebutuhan pokok di wilayah tersebut.

Ia lalu mencontohkan, seperti Jalan Rasau Jaya yang sudah dibangun. Jalan tersebut dinilai penting karena terdapat penyeberangan kapal Feri, yang sekaligus menjadi akses distribusi ke Kabupaten Kayong Utara.

“Lalu kenapa jalan di Kayong Utara yakni ruas Siduk – Sukadana harus dibenahi, karena tahun ini Kayong Utara dan Ketapang masuk dalam perhitungan inflasi. Sehingga untuk menjaga inflasi, itu jalur distribusi terutama pangan harus lancar, makanya kami buat (bangun) di sana,” jelasnya.

Sedangkan untuk infrastruktur lain, seperti kantor-kantor pemerintahan, Midji memastikan semua itu sudah selesai dilakukan penataan. Seperti Kantor Terpadu yang terletak di bagian belakang Kantor Gubernur Kalbar, juga sudah selesai dan hari ini diresmikan.

“Itu awalnya untuk mal pelayanan publik, kita (Pemprov Kalbar) diminta oleh kementerian, (namun) setelah dibangun hampir finishing, tahu-tahu provinsi tidak perlu ada mal pelayanan publik, tapi kami tetap gunakan untuk pelayanan (dengan nama lain),” terangnya.

Kantor Terpadu tersebut, lanjut Midji, diisi dengan perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan, seperti Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

“Kantor-kantor yang letaknya strategis tetapi sudah tidak layak kami HPL kan, lalu kami berikan HGB. Intinya membangun kantor yang di belakang itu, (menggunakan modal) aset yang dimanfaatkan untuk HGB. Jadi aset untuk aset, tidak mengganggu anggaran lain,” jelasnya.

Kesehatan dan Pendidikan

Kemudian untuk sektor kesehatan, Midji memperkirakan, penataan RSUD dr. Soedarso juga bakal tuntas tahun ini. Tinggal ke depan, menurutnya, perlu adanya penambahan ruang rawat inap.

“Termasuk rencana tahun ini ada tambahan pembangunan ruang rawat inap untuk anak sebanyak 100 tempat tidur,” katanya.

Gubernur Midji menilai, bahwa untuk jenis pelayanan di Soedarso semua sudah bagus, begitupun dengan peralatan dan fisik gedungnya.

“Tahun ini kami bangun untuk pemeriksaan mata modern, gigi, general check up, lalu ruang rawat inap anak harus bagus. Kalau itu sudah, maka di bidang kesehatan sudah, tinggal bagaimana meningkatkan pelayanan,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk sektor pendidikan, Midji mengaku masih banyak dibutuhkan pembenahan pada sektor bangunan fisik sekolah. Sedangkan untuk sarana prasarana ia menilai sudah cukup baik.

“Tahun ini, telah tuntas untuk pengadaan meubeler. Itu dari 170 ribu sampai 200 ribu set kursi yang harus dibenahi separuhnya rusak dan tidak layak kami sudah ganti hampir 100 ribu set. Tahun ini sudah genah, artinya untuk itu sudah,” ucapnya.

Sementara untuk gedung sekolah sendiri, tahun ini bakal dibangun lebih dari 20 sekolah baru. Pembangunan tersebut juga bertujuan untuk mendekatkan sekolah kepada masyarakat. Karena sampai saat ini, masih ada daerah yang pelajarnya harus menempuh jarak sampai 42 kilometer untuk mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

“Maka sekolah kami dekatkan kepada masyarakat, seperti di Pulau Maya, Kayong Utara, di Melawi, Kapuas Hulu semuanya ada,” kata Midji.

Lalu untuk capaian-capaian lain, ia merasa semua sudah sesuai harapan. Penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Monitoring Center Prevention (MCP) misalnya, nilai Kalbar sudah di angka 97.

Rata-rata indikator perhitungannya pun sudah di angka 100, seperti manajemen ASN, sistem informasi, kepatuhan LHKPN, tata kelola ASN, pencegahan jual beli jabatan, infrastruktur perizinan, pengendalian dan pengawasan dan lainnya.

“Nilai (MCP) kita (Kalbar) sudah 97, sementara kita di urutan tiga besar. Kalau SPI (Survei Penilaian Integritas) kita urutan lima besar provinsi se-Indonesia,” ucapnya.

Midji memastikan, selama penilaian kinerja terhadap provinsi tidak merupakan akumulasi dari kabupaten/kota, Kalbar selalu masuk lima besar dari seluruh provinsi se-Indonesia. Tapi ketika penilaian itu merupakan akumulasi dari semua kabupaten/kota, maka ia merasa cukup berat. Untuk itu, ia tak henti-hentinya mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk sama-sama berkolaborasi.

“Karena pemerintah kabupaten/kota lah yang punya wilayah, dan memiliki kewenangan langsung yang lebih besar di daerah masing-masing. Sebagai contoh adalah penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM,” katanya.

“Jadi IPM provinsi itu tergantung kabupaten/kota yang mendongkrak. IPM provinsi bisa 68 itu karena capaian (IPM) Pontianak yang sudah 80, lalu Singkawang 72, yang lain bahkan ada yang baru 63,” pungkasnya. (Jau)