Di Hadapan Mendagri, Sutarmidji Paparkan Kondisi Inflasi Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Administered price atau biaya komoditi yang ditentukan oleh pemerintah pusat menjadi penyebab cukup tingginya angka inflasi Kalimantan Barat. Di tahun 2022, inflasi Kalbar berada di angka 6,30%. Angka ini di atas angka inflasi nasional yakni 5,51%.

Hal itu dipaparkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji di hadapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi nasional terkait pengendalian inflasi yang dihadiri melalui aplikasi Zoom Meeting dari ruang Data Analytics Room, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (30/01/2023).

“Kalau dari sektor pangan, inflasi Kalbar hanya 1,42% dan terbilang relatif rendah. Namun, yang tinggi itu komponen-komponen yang ditentukan oleh pemerintah pusat, seperti angkutan udara, harga rokok, BBM, dan listrik, yang mencapai angka 2,83%,” sambung Sutarmidji.

Tingginya kebutuhan daging sapi dan daging babi menjelang hari besar keagamaan, seperti Cheng Beng atau Sembahyang Kubur bagi masyarakat Tionghoa, menjadi faktor lain penyebab meningkatnya angka inflasi, khususnya di Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

“Ada 93.000 ekor babi mati akibat Flu Babi Afrika di tahun 2022. Kemudian, sapi yang terdampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ada sekitar 1.822 ekor. Untungnya, yang tidak mati kurang dari 100 ekor,” ungkap gubernur.

Terjadinya bencana alam di beberapa wilayah Kalbar, seperti banjir yang terjadi di Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang dan Sekadau, dikatakannya juga menjadi pemicu meningkatnya angka inflasi.

“Untung saja sentra produksi beras di Sambas tidak terkena banjir, sehingga kita bisa menjaga kenaikan harga. Namun, ada satu komoditi di Kalbar yang harus dijaga yakni minyak goreng, karena ada tren kenaikan harga,” katanya.

“Insya Allah, tahun 2023 saya optimis inflasi Kalbar bisa di bawah angka nasional,” ujar Sutarmidji menutup paparan.

Rakor yang berlangsung selama 3 jam itu turut dihadiri beberapa kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalbar dan diikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. (Jau)