Dialog Kebangsaan di Kalbar, Anies Baswedan Fokus Bahas Keadilan dan Persatuan

Sementra itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin menyampaikan, bahwa apa yang disampaikan Anies patut menjadi acuan. Kehadiran Anies Baswedan tersebut menurutnya juga sekaligus untuk menjawab isu-isu miring seputar sosok Anies.

“(Pidato Anies) menjadi konsumsi kita semuanya, menjadi pencerahan bagi kita semuanya, yang selama ini mungkin anti terhadap Anies, mungkin karena isu-isu yang tidak benar, dengan kehadirannya Anies hari ini itu terklarifikasi semua,” katanya.

IKLANSUMPAHPEMUDA

Syarif menyampaikan, dialog kebangsaan ini merupakan wadah dan sarana bagi masyarakat Kalbar untuk berinteraksi langsung dengan Anies Baswedan.

“Kita siapkan satu tempat (di Rumah Adat Melayu) untuk mereka bertanya dengan Anies (langsung), seperti masalah perubahan, perubahan seperti apa tadi juga sudah dijelaskan,” katanya.

Infrastruktur Keras dan Infrastruktur Lunak

Dialog kebangsaan bersama Anies Rasyid Baswedan yang digelar di Rumah Adat Melayu turut membuka sesi tanya jawab. Kegiatan tersebut tampak dihadiri oleh segenap komponen, mulai dari politisi, praktisi, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh kepemudaan, mahasiswa dan masyarakat umum dari berbagai latar belakang dan profesi. Antusiasme masyarakat cukup besar atas kehadiran cucu dari pahlawan nasional AR Baswedan itu.

Namun lantaran keterbatasan waktu yang ada, hanya beberapa pertanyaan saja yang sempat diajukan–yang secara garis besar sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu cukup mewakili sejumlah rasa ingin tahu hadirin.

Baca Juga :  Bertemu Anies, KSAD Jenderal TNI Andika: Nggak Ada Penawaran Obat

Pertanyaan itu misalnya soal pemerataan pembangunan, konsep kebijakan, masalah infrastruktur, keadilan ekonomi dan seterusnya.

Dalam kesempatan itu, Anies pun dengan santunnya menjawab satu persatu pertanyaan dari berbagai kalangan itu. Seperti soal kebijakan “kaum marjinal”, Anies mengemukakan, bahwa negara atau pemerintah cukup memperhatikan 4 golongan yang kerap dianggap terpinggirkan ini.

“Kaum perempuan, saya tegaskan di Jakarta, bila negara memperhatikan unsur perempuan khususnya ibu hamil, lansia, anak kecil, masyarakat disabilitas, maka seluruh komponen yang lain akan diperhatikan dengan baik. Perhatikan 4 itu. Ini sudah kami kerjakan (sewaktu jadi Gubernur DKI Jakarta), dan kami berharap ini menjadi pegangan untuk semua,” jelasnya.

Selanjutnya Anies menyatakan, ketika bicara soal perubahan, ada banyak sektor di negara ini yang perlu diperhatikan. Namun masalah yang kerap timbul selama berdekade-dekade adalah tentang kurangnya pemerataan dan keadilan.

“Selama ini kita tidak memikirkan serius soal keadilan. Bicara pertumbuhan ekonomi, kenapa kita bicara angka pertumbuhannya? Padahal pertumbuhan itu harus berkualitas. Kualitas itu ditandai dengan pemerataan, pertumbuhan tanpa pemerataan, angkanya tinggi kualitasnya rendah, pertumbuhan dengan pemerataan, maka pertumbuhan itu angkanya bisa tinggi tapi kualitasnya tinggi,” paparnya.

Ke depan, kata Anies, pemerataan pembangunan dengan konsep keadilan bagi seluruh masyarakat harus benar-benar diterapkan di Indonesia.

“Tidak boleh lagi ada ibu melahirkan harus pulang dalam bentuk jenazah, tidak boleh lagi. Ibu melahirkan harus pulang bersama bayinya ke rumah. Tidak boleh lagi ada stunting, tidak boleh lagi ada orang yang merasakan kesulitan mendapatkan air bersih, kesulitan mendapatkan fasilitas listrik, (harus) kebutuhan pangan yang harganya terjangkau,” katanya.

Baca Juga :  Ibaratkan Covid-19 dengan Fotocopy, Kemenkes: PSBB Tak Diperlukan Lagi

Begitupun terhadap persoalan-persoalan infrastruktur. Anies menilai, persoalan infrastruktur sangat lah penting, namun tak hanya infrastruktur keras saja, namun infrastruktur lunak juga harus dibangun.

“Infrastruktur keras dan infrastruktur lunak, dua-duanya harus dibangun, jangan hanya infrastruktur keras saja,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Anies juga mendapatkan pertanyaan bagaimana jika ia kelak menjadi pemimpin di negeri ini, agar menjaga APBN tidak bocor, jangan membebani rakyat dengan kenaikan pajak dan jangan menerapkan kebijakan menurunkan subsidi.

“Ini perlu pengendalian. Kalau kita bicara ini, sistem yang kita miliki memang harus di-upgrade, bahkan kalau kita bicara pengendaliannya saja–dari sisi perangkat lunaknya masih harus ada upgrade serius,” ujarnya.

Sebelum menutup jumpa, Anies turut mengucapkan terima kasih kepada para hadirin di Rumah Adat Melayu dan seluruh masyarakat Kalbar yang telah menyambutnya dengan sangat baik. (Jau)

Comment