KalbarOnline, Kayong Utara – Pemerintah Desa (Pemdes) Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara (KKU) melakukan pemanggilan serta memberikan imbauan kepada pemilik pangkalan gas LPG 3 kilogram di Kecamatan Sukadana, Rabu (01/03/2023).
Kepala Desa Pangkalan Buton, Mardianto mengatakan, bahwa Pangkalan Buton memiliki 3 pangkalan gas LGP bersubsidi, dan 6000 lebih tabung gas yang datang untuk masyarakat Desa Pangkalan Buton.
“Kalau kita lihat dari data Pertamina, tiga pangkalan gas yang ada di Desa Pangkalan Buton mendapatkan 6000 lebih tabung gas setiap bulannya,” kata Mardianto.
Dalam kesempatannya, ia juga mengatakan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Pangkalan Buton hampir 1600 KK.
Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kayong Utara Nomor: 70/ EKSDA-A/1/2023 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) gas subsidi tabung 3 kilogram, dirinya menyampaikan setiap pangkalan harga gas 3 Kg subsidi harus mengikuti HET yang sudah disepakati bersama saat rapat di Pendopo Bupati Kayong Utara beberapa waktu lalu.
“Untuk Desa Pangkalan Buton itu 19 ribu per tabungnya,” tegas Mardianto.
“Walaupun ada kenaikan harga, mungkin untuk upah bongkar muat, saya pun kurang tau. Yang jelas pangkalan harus jual sesuai dengan HET yang sudah ditentukan,” tukasnya.
Selanjutnya, Mardianto menegaskan, kalau pihak desa akan melakukan pengawasan untuk setiap pangkalan, dan bagi setiap pangkalan harus menjual sesuai dengan HET, dan akan diberikan sanksi apabila ditemukan menjual diatas HET.
“Yang jelas untuk pengawasan, apabila ada temuan pangkalan menjual di atas HET, nanti akan kita tindak lanjuti dan itu ada sanksinya berupa pencabutan izin pangkalan dan itu akan kita kembali pada desa,” tutupnya. (Santo)
KalbarOnline - Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis, 21…
KalbarOnline - Baru-baru ini, Nana Mirdad curhat lewat akun Instagram pribadinya soal pengalaman tidak menyenangkan…
KalbarOnline, Pontianak - Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan peralatan medis di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi…
KalbarOnline, Sambas - Dalam rangka optimalisasi lahan (oplah) pertanian di Kalimantan Barat, Menteri Pertanian RI,…
KalbarOnline, Ketapang - Anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Fraksi Partai Demokrat, Rion Sardi melakukan reses…
KalbarOnline, Ketapang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bakal membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani…