Gandeng ITB, Pemerintah KKU Fokus Kembangkan Wisata Bahari dan Budi Daya Perikanan di Kepulauan Karimata

KalbarOnline, Sukadana – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam rangka penyusunan perencanaan wilayah berbasis landscape di Kepulauan Karimata untuk Pengembangan kawasan wisata bahari dan budi daya perikanan.

FDG yang digelar di Aula Istana Rakyat, Sukadana, Senin (06/03/2023) ini, dihadiri oleh Bupati Kayong Utara, Citra Duani serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, perwakilan Camat Kepulauan Karimata, Kepala Desa Pelapis dan tamu undangan.

Dalam arahannya, Bupati Citra menyampaikan, bahwa luasan wilayah Cagar Alam Laut (CAL) dan Hutang Lindung di Kabupaten Kayong Utara menjadi mayoritas. Di mana hanya 41 persen saja yang bisa dikelola.

“Namun, dengan keterbatasan ini, kita harus memiliki daya saing, harus terus bergerak untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat sampai ke daerah-daerah terpencil yang ada di Kayong Utara,” ujarnya.

Bupati Citra berharap, pengembangan kawasan yang menjadi kewenangan kabupaten perlu dimemanfaatkan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Masyarakat Karimata harus sejahtera, maka perlunya dilakukan kajian-kajian, mencari solusi untuk mereka yang berada di kepulauan,” ujarnya.

Melakui FGD tersebut, Citra juga berharap adanya suatu rumusan, bagaimana pariwisata Karimata bisa dijual serta apa saja yang bisa dikembangkan di kepulauan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat.

“Kita harus bikin grand design (rancangan induk) untuk pengembangan kawasan kepulauan, mengubah paradigma masyarakat nelayan bukan lagi mencari namun menangkap ikan dengan di bangunnya keramba ikan, ini semua perlu edukasi dan pelatihan,” terangnya.

Sementara itu, Dosen Magister Arsitektur Landscape ITB, Firmansyah mengungkapkan, berdasarkan kajian yang dilakukan pihak ITB selama kurang lebih satu pekan di Kepulauan Karimata, daerah tersebut memiliki perbedaan sebagai kawasan dengan keterbatasan aturan cagar alam dan masyarakat yang hidup beratus tahun dengan kebiasaan dan adat istiadat yang bisa dijadikan potensi untuk mengembangkan wisata.

“Kita tidak akan membuat (perencanaan) melompat jauh tetapi bagaimana keterlibatan masyarakat di dalamnya bisa turut menjadi bagian pengembangan wisata khusus berbasis masyarakat,” kata Firmansyah.

Artinya dalam hal ini, lanjut Firmansyah, masyarakat juga harus dilibatkan, tidak hanya melayani tetapi menjadi bagian dalam proses wisata itu sendiri.

“Kami berharap kalau nanti disana ada desa wisata, yang mengelola masyarakat juga terlibat. Kalaupun ada pihak investor luas yang masuk, masyarakat juga harus terlibat,” ujarnya.

“Karena itu pesan Pak Bupati bahwa masyarakat Karimata itu harus kita tingkatkan kemakmurannya, kesejahteraannya, karena selama ini memang belum tersentuh,” sambung Firmansyah.

Dirinya juga menaruh harapan dengan melihat potensi Kepulauan Karimata yang luar biasa. Maka ke depan, bisa menjadi daerah wisata dan budi daya maritim pesisir.

Selain itu, pihaknya juga membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak dalam mengumpulkan data, baik fisik maupun non fisik, guna mendukung perencanaan tersebut.

“Tidak hanya bicara tentang masyarakatnya tetapi data-data fisik yang mendukung kita karena di Landscape itu, peta menjadi dasar tentang struktur kawasan, landscape kawasan, sehingga mengambil keputusan atau rekomendasi tadi yang berbasis itu menjadi tepat, dan ini tidak bisa berjalan sendiri harus bersinergi,” papar Firmansyah. (Santo/Prokopim)