Buka Rakerkesda 2023, Wagub Kalbar Harap 6 Pilar Transformasi Kesehatan Bisa Terlaksana dengan Baik

KalbarOnline, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan membuka secara resmi Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Kalbar Tahun 2023, di Hotel Aston Pontianak, Selasa (21/03/2023).

Pembukaan tersebut ditandai dengan pemukulan alat tradisional silotuang bersama Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian Kesehatan RI, Tiomaida, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Hary Agung Tjahyadi dan Direktur Kepatuhan Bank Kalbar, RSM Al Amin.

Rakerkesda Provinsi Kalbar Tahun 2023 tersebut mengusung tema “Harmonisasi dan Sinergitas Transformasi Kesehatan Daerah Menuju Kalbar Maju”. Kegiatan yang melibatkan peserta dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota ini guna peningkatan pembangunan kesehatan khususnya di Kalimantan Barat.

Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka  mensosialisasikan berbagai kebijakan dan informasi penting yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam mengimplementasikan 6 pilar transformasi kesehatan melalui forum Belajar Baik Kabupaten/Kota.

Adapun enam pilar tersebut adalah transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan.

Pada rakerkesda ini juga disampaikan beberapa kebijakan nasional bidang kesehatan dan program prioritas nasional oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan, sehingga diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat (kemenkes) dengan pemilik wilayah (kepala daerah).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ria Norsan mengatakan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik pertemuan ini. Dirinya berharap dapat membangun komitmen bersama untuk melakukan transformasi dalam pembangunan bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat.

Menurutnya, hal yang perlu diutamakan dalam pembahasan raker ini dan harus menjadi isu penting yakni salah satunya adalah peningkatan IPM daerah.

“Jadi saya berharap kepada kita semua yang ada disini untuk berkomitmen dalam upaya meningkatkan IPM, terutama dibidang kesehatan. Dan IPM di bidang kesehatan ini menjadi penting karena satu faktor agar dapat mendongkrak IPM kumulatif daerah,” ungkap Ria Norsan.

Dengan dikembangkannya kemampuan layanan RSUD dr. Soedarso, dirinya berharap agar masyarakat Kalimantan Barat tidak perlu lagi merogoh kocek yang dalam untuk berobat ke luar daerah, apalagi jika sampai keluar negeri hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang canggih dan berkualitas.

Dari sisi pengembangan yang dilakukan, selain untuk mendukung proses transformasi yang sedang berlangsung juga sebagai wujud perhatian pemerintah provinsi terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan rujukan yang canggih dan berkualitas.

“Semua bisa dipenuhi di Kalbar sendiri. Salah satu terobosan yang dilakukan tidak hanya dari segi layanan, RSUD dr. Soedarso juga turut serta dalam upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia khususnya profesi dokter di Kalimantan Barat”, ujarnya.

RSUD dr. Soedarso kini telah melakukan kerjasama dengan Fakultas Universitas Tanjungpura Pontianak untuk persiapan menjadi tempat Pendidikan Dokter Spesialis. Hal tersebut dimungkinkan karena RSUD dr. Soedarso telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan di Kalimantan Barat.

“Dalam kesempatan ini saya berpesan bahwa dalam implementasi 6 pilar transformasi kesehatan perlu komitmen serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen bangsa, baik itu pemerintah, non pemerintah maupun swasta,” ujarnya.

“Semoga dengan melakukan Transformasi Kesehatan kita dapat melakukan percepatan dalam peningkatan derajat Kesehatan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat,” harap Ria Norsan.

Rakerkesda yang diselenggarakan kali ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan oleh Wagub Kalbar kepada pemerintah kabupaten dan kota yang telah berhasil meraih pencapaian indek kesehatan di tahun 2022, yang antara lain terdapat 2 kabupaten yang berhasil menekan angka pravelensi stuntingnya sangat signifikan, yaitu Kabupaten Sintang yang berhasil melakukan upaya penurunan stunting sebesar 19%, serta Kabupaten Kubu Raya yang berhasil menurunkan angka stunting 12,7%. (Jau)